UU ASN Disahkan, PHK Massal Tenaga Honorer Tidak Jadi

Mataram (NTB Satu) – Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa, 3 Oktober 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, mengatakan, salah satu isu krusial dalam aturan itu adalah tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN atau honorer. Baca Juga : FSGI Beberkan Tiga Faktor Anak di Bawah Umur Bisa Lakukan Perundungan “RUU ASN ini menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN, yaitu tidak boleh ada PHK massal. Ini telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal,” ujarnya, melalui keterangan resmi yang diterima NTBSatu, Selasa, 3 Oktober 2023. Sebagaimana diketahui, tenaga non-ASN saat ini jumlahnya mencapai lebih 2,3 juta orang. Dari 2,3 juta tersebut, mayoritas berada di instansi daerah. Baca Juga : Menteri Pertanian Dikabarkan ‘Hilang’ Setelah Diisukan Jadi Tersangka Korupsi Sementara itu, jika mengambil jalan normatif, maka para tenaga honorer itu tak dapat lagi bekerja di instansi pemerintahan pada November 2023 mendatang. Namun, dengan disahkannya RUU ASN, mereka akan aman dan dapat tetap bekerja. “Ada lebih dari 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak lagi bekerja November 2023. Disahkannya RUU ini memastikan semuanya aman dan tetap bekerja. Istilahnya, kita amankan dulu agar bisa terus bekerja,” tegasnya. Baca Juga : FSGI Beberkan Tiga Faktor Anak di Bawah Umur Bisa Lakukan Perundungan Anas menerangkan, akan terdapat perluasan skema dan mekanisme kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sehingga, hal itu bisa menjadi salah satu opsi dalam penataan tenaga honorer. Lebih detailnya, kebijakan terkait hal tersebut akan diatur dalam peraturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah (PP). Menurutnya, beberapa prinsip krusial yang akan diatur di PP adalah tidak boleh ada penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Baca Juga : Menteri Pertanian Dikabarkan ‘Hilang’ Setelah Diisukan Jadi Tersangka Korupsi Anas menilai, kontribusi tenaga non-ASN dalam pemerintahan sangat signifikan. Pemerintah dan DPR menyatakan agar pendapatan tenaga non-ASN tidak menurun akibat adanya penataan ini. “Ini adalah komitmen pemerintah, DPR, DPD, asosiasi pemda, dan berbagai stakeholder lain untuk para tenaga non-ASN. Pemerintah juga mendesain agar penataan ini tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah,” katanya. (JEF) Baca Juga : Menteri Pertanian Dikabarkan ‘Hilang’ Setelah Diisukan Jadi Tersangka Korupsi