Mataram (NTBSatu) – Ada beberapa aturan yang mencegah perkawinan anak, salah satunya adalah Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Namun, Perda tersebut belum maksimal lantaran tidak memuat pasal sanksi.
Ketua Senyum Puan, Ade Lativa Fitri atau biasa disapa Adel mengatakan, dalam mengatasi perkawinan anak, beberapa pihak dapat memakai Undang-undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Akan tetapi, Adel tidak merekomendasikan pemakaian UU TPKS untuk kasus perkawinan anak lantaran masyarakat belum sepenuhnya memahami aturan tersebut.
“Menurut saya, pemahaman soal UU TPKS mesti maksimal dari level Pemda, APH, hingga masyarakat. Selain itu, mesti memaksimalkan Perda perkawinan anak,” ungkap Adel, Kamis, 16 Mei 2024.
Berita Terkini:
- Polisi Amankan 8 Pelaku Ilegal Fishing dan Puluhan Bahan Peledak di Perairan Bima
- Pria Asal Lombok Barat Dibekuk Polisi Gegara Curi HP Perempuan saat Chek In di Hotel
- Dapat SP3, PT Autore Ngotot Lakukan Aktivitas di Perairan Sekaroh Lombok Timur
- Dugaan Korupsi SPPD Fiktif DPRD KLU Diusut Kejati NTB
- Jaksa Segera Tetapkan Pejabat Pemprov NTB Jadi Tersangka Dugaan Korupsi NCC
Lebih lanjut, Adel menyebutkan bahwa telah banyak produk percontohan soal Perda pencegahan perkawinan anak di Indonesia.
Pemda seharusnya dapat menyontoh hal itu untuk mencegah perkawinan anak.
“Setelah itu, barulah bisa mengikut pemaksimalan aturan-aturan turunan di level kota dan kabupaten sampai desa. Jangan sekadar menambah produk hukum, tapi tidak ada yang dijalankan,” tandas Adel. (GSR)
