Pemahaman soal UU TPKS Mesti Menyeluruh agar Dapat Tekan Perkawinan Anak
Mataram (NTBSatu) – Ada beberapa aturan yang mencegah perkawinan anak, salah satunya adalah Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Namun, Perda tersebut belum maksimal lantaran tidak memuat pasal sanksi.
Ketua Senyum Puan, Ade Lativa Fitri atau biasa disapa Adel mengatakan, dalam mengatasi perkawinan anak, beberapa pihak dapat memakai Undang-undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Akan tetapi, Adel tidak merekomendasikan pemakaian UU TPKS untuk kasus perkawinan anak lantaran masyarakat belum sepenuhnya memahami aturan tersebut.
“Menurut saya, pemahaman soal UU TPKS mesti maksimal dari level Pemda, APH, hingga masyarakat. Selain itu, mesti memaksimalkan Perda perkawinan anak,” ungkap Adel, Kamis, 16 Mei 2024.
Berita Terkini:
- ASN Dilarang Gunakan LPG 3 Kilogram, Pemkot Mataram Siapkan Skema Penukaran Tabung
- Wamendiktisaintek Stella Tinjau Sekolah Rakyat Sumbawa, Guru Diminta Jangan Biarkan Siswa Pasif
- Pemerintah Tarik Utang Baru Rp736 Triliun hingga Akhir Desember 2025
- Purbaya: Defisit APBN 2025 Hampir Tembus 3 Persen PDB, Setara Rp695,1 Triliun
- Kajati NTB: Pengembangan Kasus Dana “Siluman” Tergantung Keterangan Tersangka
Lebih lanjut, Adel menyebutkan bahwa telah banyak produk percontohan soal Perda pencegahan perkawinan anak di Indonesia.
Pemda seharusnya dapat menyontoh hal itu untuk mencegah perkawinan anak.
“Setelah itu, barulah bisa mengikut pemaksimalan aturan-aturan turunan di level kota dan kabupaten sampai desa. Jangan sekadar menambah produk hukum, tapi tidak ada yang dijalankan,” tandas Adel. (GSR)
