Sederet Tunggakan Kasus di Polda NTB

Mataram (NTB Satu) – Sejumlah kasus di Provinsi NTB belum dituntaskan Polda NTB. Catatan NTBSatu, setidaknya ada empat kasus yang belum terselesaikan. Apa saja? Berikut ulasannya. Kasus Kapal Dishub Bima Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal oleh Dishub Bima tahun 2021 ini sudah diusut Polda NTB sejak tahun 2021 lalu. Diketahui, proyek pengadaan empat unit kapal kayu di Dishub Kabupaten Bima dikerjakan oleh CV Sarana Fiberindo Mandiri. Hal itu sesuai surat perjanjian kontrak kerja Nomor: 990.550/100/DISHUB/VIII/2021 tertanggal 5 Agustus 2021. Periode pelaksanaan selama 132 hari kalender kerja, terhitung sampai 15 Desember 2021. Meski pekerjaan telah rampung, tetapi pengadaan kapal yang bersumber dari DAK ini masuk dalam temuan BPK Perwakilan NTB. BPK NTB mencatat, ada sejumlah permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Nominal kerugian yang muncul diduga mencapai Rp400 juta lebih dari total anggaran Rp3,9 miliar bersumber dari DAK. Temuan itu terhitung dari kekurangan volume, bahan kayu dan spek mesin. Kasus ini juga sudah naik ke tahap penyidikan setelah sebelumnya diterbitkan surat penugasan penanganan kasus nomor SP-Gas/12/V/2022 Ditreskrimsus Polda NTB. Hasilnya, sebanyak 30 saksi telah diperiksa pada proyeksi senilai Rp3,9 miliar tersebut. Kasus bawang merah Bima Pengadaan benih bawang merah Bima menjadi temuan Itjen Kementerian Pertanian. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Itjen Pertanian tahun 2017, pengadaan benih bawang ini merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 miliar. Baca Juga : Jelang Penetapan Tersangka Kasus Kapal Bima, Polda NTB Rampungkan Sejumlah Dokumen Penyelidikan Kasus Bawang Bima Ditepis Mandek Residivis asal Bima Ditangkap di Lombok Timur, Sembunyikan Sabu-sabu di Bohlam Penangkapan Pemuda Pembawa 1,8 Kg Ganja di Bima Jadi Tontonan Warga Empat Pemuda di Bertais Nekat Transaksi Narkoba Jelang Sahur Enam Desa di NTB Bahaya Narkoba, Sosiolog Unram Sebut Pemicunya Tren Buruk Remaja Pengadaan benih bawang merah pada tahun 2016 dilakukan pada dua tahap. Pertama dijatah Rp26 miliar lebih dan dikerjakan PT LB dengan nilai kontrak Rp24,34 miliar. Tahap kedua, Rp16 miliar lebih yang dikerjakan PT QPI dengan nilai kontrak sebesar Rp16,11 miliar. Terakhir, penyidik Polda NTB menunggu hasil kerja hasil kerja Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemda Bima yang ditugaskan untuk menagih kerugian negara kepada para pihak yang bertanggung jawab, termasuk kepada pihak rekanan. Diketahui, rekanan baru mengembalikan kerugian negara sebesar Rp100 juta. Hingga saat ini kasus tersebut belum menetapkan satupun tersangka. Padahal puluhan saksi telah dipanggil dan diperiksa. Antara lain, 23 kelompok tani dari 13 Kecamatan di Bima. Kemudian beberapa pejabat Dinas Pertanian Bima. Terakhir rekanan yang memenangkan pengadaan benih bawang merah. Kasus GOR Bima Proyek GOR Bima yang bertempat di Desa Mpunda, Kabupaten Bima memakan anggaran sebesar Rp11,2 miliar lebih. Tahun 2019, proyek itu dikerjakan PT Kerinci Jaya Utama yang berada di Kota Mataram. Dalam perinciannya, anggaran digunakan untuk membangun tribun penonton. Namun, hingga batas akhir pengerjaannya proyek tersebut tidak selesai. Akibatnya, PT Kerinci Jaya Utama harus membayar denda sebesar Rp192 juta. Penangan kasus ini juga sempat ditunda penyidik Polda NTB, karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meninggal dunia. Dalam kasus ini muncul kerugian negara. Kerugian itu muncul berdasarkan hasil cek fisik penyidik. Bangunan tersebut dianggap tidak sesuai dengan perencanaan awal. Baca Juga : Jelang Penetapan Tersangka Kasus Kapal Bima, Polda NTB Rampungkan Sejumlah Dokumen Penyelidikan Kasus Bawang Bima Ditepis Mandek Residivis asal Bima Ditangkap di Lombok Timur, Sembunyikan Sabu-sabu di Bohlam Penangkapan Pemuda Pembawa 1,8 Kg Ganja di Bima Jadi Tontonan Warga Empat Pemuda di Bertais Nekat Transaksi Narkoba Jelang Sahur Enam Desa di NTB Bahaya Narkoba, Sosiolog Unram Sebut Pemicunya Tren Buruk Remaja Kasus pemotongan gaji guru honorer di Lombok Barat Sebanyak 100 guru honorer di Lombok Barat diduga gajinya dipotong oknum pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat. Diketahui, per guru gajinya dipotong sebesar Rp500 ribu. Uang hasil pemotongan itu diduga digunakan untuk keperluan pribadi. Salah satunya membayar utang. Dari proses penyelidikan, penyidik telah mengantongi dua alat bukti. Begitu juga dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kasus itu kemudian ditingkatan ke tahap penyidikan. Penyidik menerapkan pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski telah mengantongi dua alat bukti, namun hingga saat ini penyidik belum menetapkan satu tersangka pun. Itulah sederet “utang” Polda NTB. Meski begitu, Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Arman Asmara Syarifudin mengaku pihaknya tetap sejumlah kasus tersebut masih dalam penanganan pihaknya. Seperti, kasus dugaan kapal Dishub Bima dan kasus pemotongan gaji guru honorer di Lombok Barat. (KHN) Baca Juga : Jelang Penetapan Tersangka Kasus Kapal Bima, Polda NTB Rampungkan Sejumlah Dokumen Penyelidikan Kasus Bawang Bima Ditepis Mandek Residivis asal Bima Ditangkap di Lombok Timur, Sembunyikan Sabu-sabu di Bohlam Penangkapan Pemuda Pembawa 1,8 Kg Ganja di Bima Jadi Tontonan Warga Empat Pemuda di Bertais Nekat Transaksi Narkoba Jelang Sahur Enam Desa di NTB Bahaya Narkoba, Sosiolog Unram Sebut Pemicunya Tren Buruk Remaja