Disisi lain, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda yang juga memimpin sidang paripurna tersebut, menyampaikan hal yang berbeda.
Politisi Golkar itu, mengungkapkan sebelumnya tidak ada paripurna dalam penyerahan KUA-PPAS. Namun kali ini berbeda, atas alasan kepentingan masyarakat.
“Dulu kita tidak pernah paripurna dalam penyerahan, dulu cukup penyerahan di ruangan ketua DPRD, alasannya diparipurnakan lebih kepada menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat bahwa KUA PPAS sudah diserahkan,” paparnya.
Berita Terkini:
- 4 Joki Cilik di NTB Meregang Nyawa di Arena Pacuan Kuda dari 2019-2024
- Tolak RUU Penyiaran, Koalisi Kebebasan Pers NTB Gelar Demonstrasi di Gedung DPRD
- NasDem Kirim 5 Nama Kandidat di Pilkada Kota Bima 2024 ke DPP, Siapa Mereka?
- Berikut Jadwal Tes Wawancara PPS Pilkada 2024 dan Materi Pertanyaannya
Untuk informasi, sidang paripurna diskors sampai besok pagi jam 09.00 wita.
Diketahui, Pemprov NTB telah menyerahkan dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024 kepada DPRD NTB, pada Jumat, 10 November 2023.
“KUA PPAS tahun 2024 sudah diserahkan ke DPRD untuk dibahas dan diproses lebih lanjut,” kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Fathurrahman, Sabtu, 11 November 2023.
Sebagaimana tertuang dalam rancangan KUA-PPAS tahun 2024, Pemprov NTB mengajukan anggaran sebesar Rp5,7 triliun kepada DPRD NTB.
“Kalau angka kurang ingat saya, tapi sekitar Rp5,7 triliun lah,” ujar Asisten III Setda NTB Wirawan Ahmad. (ADH)
