Disnakertrans NTB Cairkan Uang Rp143 Juta dari Perusahaan Perekrutan CPMI

Mataram (NTB Satu) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB berhasil mencairkan Deposito sebesar Rp143 juta dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) PT Yonasindo Intra Pratama. Uang yang dicairkan tersebut sebagai bentuk sanksi kepada perusahaan yang gagal memberangkatkan 9 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke negara penempatan pada tahun 2018 lalu. Kemudian uang itu diserahkan langsung kepada masing masing CPMI sebagai biaya pengembalian kerugian dengan besaran sesuai dengan bukti diberikan para CPMI, berlangsung di Aula Kantor Disnakertrans NTB, Kamis, 24 Agustus 2023. Kepala Disnakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan, keberhasilan pengembalian biaya penempatan ini berkat kolaborasi antara Disnakertrans NTB dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan semua pihak yang terkait. "Saya berterima kasih kepada Pemerintah Pusat khususnya Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauziyah yang sudah menunjukkan kasih sayang kepada masyarakat kami dengan membantu menyelesaikan kasus ini," ujarnya. Kejadian seperti kasus itu sering terjadi di NTB. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang ingin bekerja sebagai PMI, namun tidak mau mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. "Inilah alasannya kenapa pemerintah selalu keras dalam mengimbau masyarakat agar mengikuti prosedur," katanya. Aryadi menegaskan, tujuan pemerintah agar CPMI mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan bukan semata-mata melarang dan memberatkan masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Tetapi sebagai bentuk kasih sayang, agar masyarakat tidak terjerat menjadi korban penipuan dan perdagangan orang. Baca Juga : Disnakertrans NTB dan Kepolisian Tindak Tegas Calo dan Perusahaan yang Kirim CPMI Secara Ilegal DPRD NTB Soroti Maraknya CPMI Ilegal di Provinsi NTB Inilah Data 10 CPMI Ilegal Asal NTB yang Menjadi Korban Kecelakaan Kapal Lagi, Kapal CPMI Ilegal Kecelakaan, 10 Orang asal NTB Lembaga atau Balai Latihan Kerja di NTB Dilarang Polisi Rekrut CPMI Apalagi dengan telah dibukanya moratorium penempatan ke Timur Tengah, ini merupakan momen yang tepat untuk menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran, agar jangan lagi bekerja tanpa informasi yang jelas dan akurat. “Bagi para CPMI harap menginformasikan kepada keluarga, tetangga dan orang terdekat agar selalu mengikuti prosedur yang ada dan berangkat secara prosedural. Pemerintah membuat peraturan memiliki tujuan yang baik, yaitu melindungi masyarakat agar tidak terjerat kasus,” tegas Aryadi. Sebagai catatan bagi CPMI, berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017, perekrutan PMI untuk bekerja ke luar negeri hanya boleh dilakukan oleh petugas P3MI dan Disnakertrans. Selain itu, maka dapat dipastikan itu adalah oknum atau calo yang akan memberangkatkan CPMI dengan jalur non-prosedural. "Jangan percaya dengan oknum yang menyebut dirinya sebagai sponsor. Itu calo! Dalam UU terbaru yang berlaku saat ini sudah tidak ada lagi istilah calo. Calo itu hanya akan menjerat Bapak dan Ibu untuk bekerja secara nonprosedural," tutupnya. Sementara itu, Subkoordinator Bidang Pelindungan PMI Kemenaker RI, Ali Tsabith Kholidi, mengapresiasi Disnakertrans Provinsi NTB yang mengawal dengan baik kasus ini hingga terselesaikan. Ia juga turut mengapresiasi para korban yang bersabar menunggu dan bekerjasama menyelesaikan masalah ini. "Memang memakan waktu cukup lama hingga 4 tahun baru terselesaikan. Tapi inilah bentuk tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Terima kasih atas kesabaran Bapak/Ibu dalam menanti selama ini," ucap Ali. Biaya deposito penempatan sebesar 143 juta ini akan diserahkan kepada 9 orang CPMI dengan nominal sesuai tuntutan masing-masing. Baca Juga : Disnakertrans NTB dan Kepolisian Tindak Tegas Calo dan Perusahaan yang Kirim CPMI Secara Ilegal DPRD NTB Soroti Maraknya CPMI Ilegal di Provinsi NTB Inilah Data 10 CPMI Ilegal Asal NTB yang Menjadi Korban Kecelakaan Kapal Lagi, Kapal CPMI Ilegal Kecelakaan, 10 Orang asal NTB Lembaga atau Balai Latihan Kerja di NTB Dilarang Polisi Rekrut CPMI "Pesan kami kepada 9 orang CPMI dan keluarga agar menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran. Jangan lagi bekerja tanpa diimbangi dengan informasi yang jelas dan akurat. Semua syarat terkait dengan pekerjaan di negara penempatan serta kontrak kerja harus lebih diperhatikan," imbaunya Meski begitu Ali menyebutkan, kasus ini jangan menjadi penyebab matinya semangat untuk bekerja keluar negeri. Terlebih peluang bekerja di luar negeri saat ini sangat banyak. "Bapak/ibu hanya harus lebih berhati-hati lagi ke depannya. Peluang kerja ke luar negeri yang sangat banyak ini silahkan dimanfaatkan dengan baik. Tetapi perlu lebih selektif memilih sesuai dengan skill dan kemampuan, serta ingat untuk selalu berangkat secara prosedural," pungkasnya. Mantan Kepala Cabang PT. Yonasindo Intra Pratama, Pak Wayan, yang hadir pada kesempatan tersebut mengucapkan rasa terimakasihnya kepada Kemnaker RI dan Disnakertrans Provinsi NTB yang sudah membantu menyelesaikan kasus ini. "Ini merupakan saat yang berbahagia karena akhirnya setelah 4 Tahun dan 27 tahap, kasus ini dapat terselesaikan juga dan uang korban dapat kembali," ujar Wayan. (MYM) Baca Juga : Disnakertrans NTB dan Kepolisian Tindak Tegas Calo dan Perusahaan yang Kirim CPMI Secara Ilegal DPRD NTB Soroti Maraknya CPMI Ilegal di Provinsi NTB Inilah Data 10 CPMI Ilegal Asal NTB yang Menjadi Korban Kecelakaan Kapal Lagi, Kapal CPMI Ilegal Kecelakaan, 10 Orang asal NTB Lembaga atau Balai Latihan Kerja di NTB Dilarang Polisi Rekrut CPMI