DPRD NTB Soroti Maraknya CPMI Ilegal di Provinsi NTB

Mataram (NTBSatu) - Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB, Lalu Hadrian Irfani menyoroti terkait maraknya Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal NTB yang diberangkatkan secara ilegal, khususnya ke negara-negara timur tengah. Akibat pemberangkatan secara ilegal CPMI tersebut, dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Politisi PKB ini menegaskan, DPRD NTB dalam waktu dekat akan memanggil seluruh pihak terkait untuk melakukan pendalaman masalah serta koordinasi mengenai PMI ilegal yang marak terjadi terhadap PMI asal NTB. "Dalam waktu dekat kami akan panggil Disnaker, BP3MII untuk koordinasi masalah ini," ujarnya kepada NTBSatu, Minggu, 25 Juni 2023. Banyaknya CPMI yang diberangkatkan secara Ilegal, menurutnya menjadi alasan utama untuk terus menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahayanya pemberangkatan yang nonprosedural itu. Baca Juga : Cegah PMI Ilegal, Kantor P3MI Pusat Harus Dipantau Kadisnakertrans NTB Ajak Kades dan Kadus Jadi Garda Depan Cegah PMI Ilegal Mau Bekerja di Arab Saudi, 22 Calon PMI Ilegal asal NTB Dicegah dan Dipulangkan Sikap Instan Masyarakat Jadi Salah Satu Penyebab Tingginya PMI Ilegal di NTB Empat Bulan, 231 Pengaduan PMI Bermasalah asal NTB Bahkan menurutnya sampai pada tingkat Desa maupun Dusun proses pencerahan dilakukan, selain juga upaya preventif dari pemerintah itu sendiri. "Saya mengimbau kepada masyarakat agar jangan tergiur berangkat ke luar negeri oleh bujuk rayu tekong atau makelar, sosialisasi yang masif harus terus dilakukan sampai ke Desa bahkan Dusun," tuturnya. Melihat ketidakpahaman para CPMI terkait adanya keberangkatan ilegal yang pasti akan membahayakan mereka, ia menyarankan agar CPMI lebih detail dan teliti terhadap perusahaan yang akan memberangkatkan mereka. "Cek betul perusahaan yang memberangkatkan, cek izin operasionalnya melalui Disnaker setempat. Jika tidak terdaftar, maka jangan melalui perusahaan tersebut," imbuhnya. Untuk mencegah hal yang sebelumnya terjadi, ia akan berkoordinasi dengan pihak terkait lebih khusus pada persoalan punishment terhadap siapapun yang melakukan pemberangkatan secara ilegal. Baca Juga : Cegah PMI Ilegal, Kantor P3MI Pusat Harus Dipantau Kadisnakertrans NTB Ajak Kades dan Kadus Jadi Garda Depan Cegah PMI Ilegal Mau Bekerja di Arab Saudi, 22 Calon PMI Ilegal asal NTB Dicegah dan Dipulangkan Sikap Instan Masyarakat Jadi Salah Satu Penyebab Tingginya PMI Ilegal di NTB Empat Bulan, 231 Pengaduan PMI Bermasalah asal NTB "Punishment kepada yang melanggar harus benar-benar ditindak tegas," tegasnya. Sebelumnya sebanyak 22 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) non prosedural atau ilegal yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi berhasil dipulangkan ke NTB, pada Rabu, 14 Juni 2023. Adapun rincian 22 CPMI tersebut yakni dua orang dari Lombok Barat. Sementara Lombok Timur sebanyak tiga orang, Lombok Tengah 13 orang. Kemudian dari Dompu sebanyak dua orang, terakhir dua orang dari Kota Mataram. Lalu, dari rilis terbaru Kepolisian Republik Indonesia ada ratusan kasus TPPO yang berhasil diungkap, dan modus terbanyak pada PMI ilegal. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, menuturkan dari ratusan kasus tersebut, modus terbanyak yang menjerat para korban yakni iming-iming Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Pekerja Rumah Tangga (PRT). Baca Juga : Cegah PMI Ilegal, Kantor P3MI Pusat Harus Dipantau Kadisnakertrans NTB Ajak Kades dan Kadus Jadi Garda Depan Cegah PMI Ilegal Mau Bekerja di Arab Saudi, 22 Calon PMI Ilegal asal NTB Dicegah dan Dipulangkan Sikap Instan Masyarakat Jadi Salah Satu Penyebab Tingginya PMI Ilegal di NTB Empat Bulan, 231 Pengaduan PMI Bermasalah asal NTB "Terbanyak yakni mengiming-imingi korban bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Pekerja Rumah Tangga (PRT). Modus ini tercatat ada 375 kasus. Dari ratusan kasus yang ditangani Satgas TPPO Bareskrim Polri dan Polda jajaran, telah menyelamatkan korban sebanyak 1.671," jelasnya yang dikutip pada rilis resmi Polri pada Jum'at 23 Juni 2023. Untuk diketahui pula, dari tahun 2021 hingga 2022, jumlah PMI yang bermasalah yang ditangani oleh pemerintah sekitar 1.008 orang. Sebagai informasi, berdasarkan data dari tahun 2017 hingga 2022, terdapat 537.497 PMI NTB yang bekerja di 108 negara penempatan. Ada sekitar 80 persen dari jumlah itu yang bekerja pada sektor ladang di Malaysia. Kemudian, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) per agustus 2022, angkatan kerja di Provinsi NTB sebanyak 2,87 orang. Artinya ada sekitar 18 persen dari angkatan kerja NTB adalah PMI di luar negeri. (ADH) Baca Juga : Cegah PMI Ilegal, Kantor P3MI Pusat Harus Dipantau Kadisnakertrans NTB Ajak Kades dan Kadus Jadi Garda Depan Cegah PMI Ilegal Mau Bekerja di Arab Saudi, 22 Calon PMI Ilegal asal NTB Dicegah dan Dipulangkan Sikap Instan Masyarakat Jadi Salah Satu Penyebab Tingginya PMI Ilegal di NTB Empat Bulan, 231 Pengaduan PMI Bermasalah asal NTB