Menurut Tauni, keberadaan KUD saat ini sudah tergusur oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang lahir belakangan.
Program pemerintah melalui Kementerian, Pemda hingga dana desa sudah tidak pengembangan KUD. Pemerintah lebih memilih pengembangan Bumdes.
“Kami merasa ditinggalkan oleh pemerintah, tidak dilirik sama sekali, malah terkesan mau ditenggelamkan, tidak ada program pemerintah yang menyentuh KUD seperti dulu, apalagi setelah adanya Bumdes,” jelas Tauni di Mataram, Selasa 11 Juli 2023.
KUD yang masih bertahan mengembangkan usaha minimarket di desa, kemudian ada juga yang masih bertahan sebagai offtaker hasil pertanian seperti penggilingan beras, penggilingan jagung, dan beberapa unit usaha lainnya.
Baca Juga :
- Harta Kekayaan 11 Kepala Daerah di NTB Jelang Akhir Jabatan, Bupati Dompu Terkaya
- 5 Daerah Penghasil Orang Pintar di NTB, Kota Bima tak Terduga
- 4 Daerah dengan Biaya Hidup Murah di NTB, Isi Kantong Rp900 Ribu Bisa Hidup Sebulan
- 4 Daerah dengan Biaya Hidup Tertinggi di NTB, Daerah Tambang Urutan Kedua
- 5 Daerah Penyumbang Orang Kaya di NTB, Nomor Satu ternyata bukan Mataram
- 6 Komoditas Penyumbang Garis Kemiskinan di NTB, Rokok di Posisi Mengkhawatirkan
