Mataram (NTBSatu) – Perum Bulog menyebut sebagian besar penyerapan jagung dalam negeri hingga 19 Mei 2024, berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik, Perum Bulog, Epi Sulandri, menjelaskan realisasi penyerapan dan pengadaan jagung dalam negeri sampai dengan 19 Mei 2024 sebanyak 7.570 ton. Pembelian jagung ini baik secara komersil maupun cadangan pangan pemerintah (PSO).
Sebesar 80 persen atau 6.020 ton merupakan penyerapan untuk PSO dan 20 persen atau 1.498 ton untuk komersil.
“Sebagian besar kita serap dari NTB, totalnya 6.785,75 ton. Sisanya baru di daerah lain seperti, Lampung, Jateng, Jatim, Sulut & Gorontalo, Sultra, Sulsel & Sulbar,” jelasnya dalam Rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin, 20 Mei 2024.
Epi mengatakan, dari 6.785,75 ton jagung yang dibeli Bulog, sekitar 6000 ton nya berupa cadangan jagung mentah.
Bulog membeli dengan skema cadangan jagung mentah. Nantinya, akan dijual kembali dengan harga acuan yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional saat kondisi yang ditentukan, terang Epi.
“Tahun ini kami membeli dengan harga Rp5000 per Kg, dengan kadar air di bawah 15 persen,” ungkapnya.
Berita Terkini:
- Mengapa Pembatasan Usia pada Calon Rektor Penting untuk Kemajuan Perguruan Tinggi
- LPPM Tamsis Gelar Workshop Penyusunan Proposal Hibah Kemendiktisaintek 2025, Harapkan Peningkatan Jumlah Lolos Pendanaan
- Pemprov NTB Pangkas Anggaran Belanja hingga Rp111 Miliar
- KKJ Temui LPSK Laporkan Rentetan Teror Terhadap Jurnalis dan Media Tempo
- Klarifikasi Kontraktor Lombok Timur, Proyek DAK tak Berkaitan dengan Sekda NTB
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyebut para petani menjerit karena harga jagung tingkat petani anjlok hingga menyetuh Rp3000 per kilogramnya.
Maka dari itu, Pelaksana Tugas Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengharapkan agar Bulog dapat menjalankan fungsinya sebagai stabilitator harga, tak hanya membeli dan melepas pangan kepasaran.
Selain itu, Bulog juga harus menjalankan program On Farm untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memutus mata rantai ketergatungan mereka terhadap para tengkulak.
“Jadi, Bulog ini melaksanakan tanggung jawab kepanjangan tangan pemerintah untuk menjaga kesejahteraan petani dan konsumen,” tegasnya. (STA)
