Lombok Barat (NTBSatu) – Rencana pembangunan kembali Jembatan Bakong sebagai penghubung Lembar dan Gerung belum dapat terealisasi pada 2026.
Anggota DPRD NTB Dapil Lombok Barat dan Lombok Utara, Suharto menyebut, pemerintah masih mengusulkan proyek tersebut kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, pembangunan jembatan membutuhkan anggaran sekitar Rp52 miliar. Karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu menanggung kebutuhan tersebut secara mendadak.
“Memang sudah direncanakan sejak dua tahun lalu malah. Belum ada ini, yang Jembatan Bakong,” kata Suharto, Rabu, 16 September 2026.
Rencana itu muncul setelah fondasi jembatan mengalami kerusakan parah. Kondisi tersebut membuat struktur jembatan miring dan tidak memungkinkan perbaikan biasa.
“Dan itu untuk biaya penggantian jembatan itu butuh biaya sekitar Rp52 miliar, jadi tidak mungkin dipikul dadakan oleh APBD,” ujar legislator dari partai Nasdem tersebut.
Tunggu Usulan Pemerintah Pusat
Suharto mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sebelumnya telah mengirim usulan pembangunan Jembatan Bakong kepada Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU).
Saat itu, DPRD NTB bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB ikut mengawal proses pengusulan tersebut.
Namun, pembahasan terakhir menunjukkan pemerintah masih perlu mengusulkan kembali proyek tersebut. “Tapi terakhir kemarin saya tanya dengan Pak Kadis PU yang baru, Pak Laluwijaya Kusuma. Jadi masih dalam tahap usulan kembali,” katanya.
Ia juga menyebut pembangunan Jembatan Bakong masuk dalam skema Inpres Jalan Daerah (IJD).
Menurut Suharto, proyek tersebut berkaitan dengan Direktorat Jenderal Bina Marga. Karena itu, pelaksanaannya bergantung pada kebijakan dan anggaran pemerintah pusat.
“Insya Allah tahun 2027 kayaknya, 2026 ini enggak mungkin,” ujarnya.
Suharto menjelaskan, pemerintah pusat biasanya menetapkan kebijakan anggaran pada akhir tahun. Karena itu, pembangunan fisik tidak bisa langsung berjalan dalam waktu singkat setelah anggaran turun.
“Jadi biasanya turun kebijakan dari pusat itu pada akhir tahun, anggaran turun, enggak mungkin mereka bisa kerjakan satu bulan, dua bulan,” katanya.
Ia berharap, penganggaran pembangunan Jembatan Bakong dapat masuk dalam pembahasan tahun anggaran berikutnya. “Karena itu jembatan itu akan diusulkan supaya sistem pengerjaannya, penganggarannya multi years,” ujarnya.
Akses Vital Menuju Kawasan Strategis
Suharto menegaskan, Jembatan Bakong memiliki fungsi strategis bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi. Jalur tersebut menjadi akses menuju kawasan vital nasional, termasuk kawasan pembangkit listrik.
“Itu menjadi atensi kita semua karena itu jalur vital yang menuju lokasi vital nasional,” katanya.
Ia juga menyebut jalur tersebut sering menjadi jalur pengangkutan batu bara menuju kawasan pembangkit listrik. Namun, kondisi jembatan yang miring membuat penggunaan kendaraan berat semakin berisiko.
“Saya saja tidak berani lewat. Apalagi mau ngangkut batu bara lewat situ, karena posisinya sudah miring,” ujarnya.
Sebagai informasi, warga sebelumnya menyebut kerusakan Jembatan Bakong telah berlangsung lebih dari satu tahun.
Kepala Dusun Kebon Ayu, Muhamad Yusuf menyebut, kondisi jembatan mencapai sekitar 90 persen tidak layak pakai.
Selain menghambat mobilitas warga, kerusakan tersebut turut memengaruhi aktivitas perdagangan dan pendidikan. Warga juga khawatir kondisi jembatan semakin parah saat musim hujan. (*)
