Opini
Opini NTBSatu
-
Pertamanan Reborn: Menata Kota, Memangkas Pohon Birokrasi
oleh: Muhammad Ramadhani – Alumni Dinas Pertamanan 2008-2013 Tiba-tiba ada Whatsapp Group (WaG) lama di handphone penulis, aktif kembali. Muncul dengan…
Baca Lebih Banyak » -
Soal Anomali Pokir DPRD
Oleh: Sambirang Ahmadi, Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB Istilah anomali belakangan menjadi perhatian publik menyusul polemik pokok-pokok pikiran (Pokir)…
Baca Lebih Banyak » -
Surat Utang Tanpa Meterai, Apakah Tetap Sah di Mata Hukum?
Oleh: Muh Jainudin – Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Surat perjanjian utang tanpa meterai kerap membuat pemberi pinjaman…
Baca Lebih Banyak » -
Menjaga Daya Beli di Tengah Tekanan Harga Pangan NTB
Oleh: Iwan Harsono – Associate Professor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Menjelang akhir tahun, tekanan harga kebutuhan pokok kembali menjadi…
Baca Lebih Banyak » -
Sungai Cimanceuri Menghitam: Ketika Pengawasan Berubah Menjadi Pembiaran
Oleh: Khaerudin, S.H. – Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pamulang Persoalan lingkungan hidup di Indonesia bukan semata-mata soal kerusakan alam,…
Baca Lebih Banyak » -
Pertimbangan Tanpa Amar: Putusan MK Nomor 01/2026 Sesat yuridis (legal fallacy)
Dr. Imam Sofian SH.,MH – Ketua DPP Projo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menghadirkan anomali peradilan tata negara yang krusial…
Baca Lebih Banyak » -
Demistifikasi Subjek Hukum Agraria, Ancaman Fabrikasi Identitas Adat dalam Klaim Kawasan Hutan
Oleh: Lalu Nazir Huda, Ketua BEM Unram 2025 Diskursus perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam konflik agraria kerap kali dipenuhi…
Baca Lebih Banyak » -
Rp50 Miliar IJD 2026 Monta – Langgudu: Titik Awal Pembangunan Utuh Pesisir Langgudu Selatan
Oleh: Arief Rachman – Peneliti Bima Raya Institute Keputusan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang…
Baca Lebih Banyak » -
Setelah Ajang MotoGP: Apa Manfaat Ekonomi yang Terus Bertahan?
Oleh: Sambirang Ahmadi – Ketua Komisi III DPRD NTB Ajang MotoGP Mandalika 2026 telah usai. Sukses menghadirkan lebih dari 157…
Baca Lebih Banyak » -
MotoGP Mandalika: Jangan Samakan Rugi Perusahaan dengan Dampak Ekonomi
Oleh: Dr. H. Ahsanul Khalik- Juru Bicara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Perdebatan mengenai MotoGP Mandalika kembali mengemuka setelah Bapak…
Baca Lebih Banyak »