Opini
Opini NTBSatu
-
Birokrasi yang Kehilangan Kreasi
Oleh: Badrul Munir – Mantan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Ada masa ketika birokrasi adalah rumah bagi gagasan-gagasan besar.…
Baca Lebih Banyak » -
Sistem Penguasaan Tanah di Sumbawa Bagian Barat: Omal, Tua, dan Kelasir dalam Lanskap Karang Rarak
Oleh: Rusli Cahyadi, Ph.D. – Antropolog, Peneliti Senior Pusat Riset Kependudukan, BRIN dan Staf Pengajar Departemen Antropologi FISIP UI Rarak…
Baca Lebih Banyak » -
Seni Mengelola Segitiga Birokrasi Zaman Now
Oleh: Badrul Munir – Mantan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Ada sebuah segitiga yang tidak diajarkan di sekolah. Ia…
Baca Lebih Banyak » -
Rembiga, Road Barrier, dan Belajar Menjadi Masyarakat Dewasa
Oleh: Adi Prayuda – Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIZAR Belasan tahun meninggalkan Lombok, khususnya Mataram, lalu kembali dan…
Baca Lebih Banyak » -
Mengapa Human Capital Development Plan (HCDP) Penting bagi Implementasi Manajemen Talenta di Provinsi NTB ?
Oleh: Dr. Najamuddin Amy, S.Sos.,MM – Ketua Tim Penyusunan HCDP BPSDMD Provinsi NTB Pendahuluan Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab dalam…
Baca Lebih Banyak » -
Menyoal Kebebasan Demokrasi yang Kebablasan di NTB
Oleh: Dr. Alfi Sahrin,M.Si – Dosen Universitas Bima Internasional-MFH Ruang publik di NTB semakin hari semakin disesaki dan dicemari oleh…
Baca Lebih Banyak » -
Kere Alang dan Perempuan Sumbawa: Ketika Setiap Kampung Bisa Membuat Kainnya Sendiri
Oleh: Rusli Cahyadi, Ph.D. – Antropolog, Peneliti Senior Pusat Riset Kependudukan, BRIN dan Staf Pengajar Departemen Antropologi FISIP UI Ada…
Baca Lebih Banyak » -
Vonis Bebas dan Pemimpin Berkualitas
Oleh: M. Zakiy Mubarok – Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Mataram Perjalanan Kader Partai Demokrat yang juga Ketua DPD Partai…
Baca Lebih Banyak » -
Palu Praya
Oleh: Widodo Dwi Putro – Dosen Hukum Agraria, FHISIP Universitas Mataram Di Pengadilan Negeri Praya, seorang hakim mengetukkan palunya. Tok!…
Baca Lebih Banyak » -
Pergeseran Paradigma Tindak Pidana Korupsi Pada Pidana Materiil Pasca Berlakunya KUHP Nasional
Oleh: Suparman, SH., MH. – Advokat NTB Pendahuluan Berlakunya KUHP Nasional secara efektif pertanggal 2 Januari 2026, sesungguhnya telah mengalami…
Baca Lebih Banyak »