Mataram (NTBSatu) – Rukun Keluarga Bima Pulau Lombok (RKBPL), menggelar Dialog Pemuda dan Orasi Keadilan di Sekretariat RKBPL, Jalan KH Ahmad Dahlan, Gang Dahlia, Kota Mataram, Sabtu, 31 Oktober 2026.
Kegiatan ini mengusung tema “Merajut Harmoni, Membangun Persatuan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Membedah Peran dan Tantangan Pemuda di NTB”.
Kegiatan ini merupakan bagian dari memperingati Hari Sumpah Pemuda. Mana kala, tidak semestinya perayaannya hanya sekadar seremoni yang diisi dengan upacara khidmat dan retorika kosong belaka. Karenanya, di tengah arus modernisasi dan transisi sosial-ekonomi yang mendera Nusa Tenggara Barat (NTB) hari ini, peringatan tersebut harus ditarik kembali ke akar substansialnya: sebuah panggilan darurat bagi nurani kritis pemuda.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi lintas elemen—melibatkan Pengurus Pusat RKBPL, Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) Mataram, Ikatan Mahasiswa Kota Bima (IMKOBI) Mataram, serta puluhan organisasi kepemudaan dan paguyuban—membuktikan satu hal: energi intelektual pemuda Bima di tanah rantau Lombok tidak boleh terisolasi. Ia harus diorkestrasikan menjadi gelombang dorongan moral bagi arah pembangunan NTB ke depan.
Jembatan Intergenerasional dan Kegelisahan Struktural
Dalam laporan pengantarnya, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Ketua Bidang Hukum RKBPL, Taufan, S.H., M.H., menegaskan bahwa forum ini diinisiasi untuk merespons pelbagai krisis multidimensional yang kian meresahkan di NTB.
“Di era transisi sosial-ekonomi saat ini, NTB dihadapkan pada persoalan krusial yang menuntut perhatian kolektif: mulai dari sektor pertanian dan ketenagakerjaan, pemerataan pendidikan, potensi konflik sosial, masifnya peredaran gelap narkotika, hingga kompleksitas penegakan hukum bagi masyarakat marginal,” tegas Taufan di hadapan seratus peserta yang memenuhi ruang sidang.
Senada dengan itu, diungkapkan oleh Ketua Umum RKBPL, Dr. H. Muhammad Irwan H. Husain, M.P. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi langkah progresif jajaran pengurus yang berhasil menerjemahkan gagasan kebangsaan ke dalam aksi nyata.
“Ini adalah catatan sejarah baru di mana RKBPL secara institusional merangkul erat barisan mahasiswa dan pemuda untuk terlibat aktif mengawal pembangunan,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, M. Takiyudin Suki, S.E., M.H., yang hadir mewakili Gubernur NTB, menyambut baik inisiatif tersebut. Pemerintah Provinsi NTB, ujarnya, membuka pintu seluas-luasnya dan siap menerima naskah Policy Brief serta rekomendasi konkret hasil rumusan pemuda RKBPL untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah.
Bedah Isu: Ketika Angka Pertumbuhan Bertabrakan dengan Realitas Sosial
Sesi panel diskusi yang dipandu langsung oleh Taufan, S.H., M.H. berlangsung hangat dan mengalir tajam. Sebagai moderator sekaligus Ketua Panitia, Taufan memandu jalannya dialog interaktif dengan mengarahkan para pemikir dan praktisi untuk langsung membedah akar persoalan daerah secara terbuka.
Firmansyah, S.Hut., M.Si., dari Bappeda NTB, memaparkan grand design transformasi menuju NTB Emas 2045. Menurutnya, visi NTB yang Maju, Kuat, Aman Berkelanjutan, dan Sejahtera bertumpu pada dua kunci utama: kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguasaan sains serta teknologi.
Dr. Muh. Risnain, S.H., M.H., seorang akademisi hukum FHISIP Universitas Mataram, menyoroti runtuhnya kepercayaan publik terhadap instrumen hukum formal yang berujung pada maraknya fenomena main hakim sendiri di Bima—mulai dari pemblokiran jalan hanya karena masalah arisan hingga perselisihan keluarga.
“Risnain menyoroti bahwa ketika hukum dirasa lambat dan tumpul, masyarakat mengambil jalan kekerasan. Terlebih lagi, degradasi lingkungan yang memicu kegersangan di Bima dan Dompu berjalan beriringan dengan degradasi literasi sosial, di mana kasus kriminalitas, judi online, dan narkotika seakan menempatkan nyawa manusia tanpa nilai,” ungkapnya.
Kritik terhadap dunia pendidikan dan mentalitas generasi muda turut disampaikan oleh Supriadin, S.Pd., M.Pd., pengelola lembaga pendidikan binaan RKBPL. Ia melontarkan kritik pedas bahwa pada tahun 2024, banyak anak di Bima bahkan “tidak berani bermimpi” akibat rendahnya investasi negara pada sektor pendidikan dan hancurnya ekosistem ekologis. Lebih jauh, ia mengingatkan agar kaum intelektual tidak menjadi penjilat kekuasaan.
“Intelektual sejati adalah mereka yang mampu mewakili suara-suara yang tidak terwakili (the voiceless), bukan justru menjadi corong oligarki dan korporasi yang duduk manis di kafe-kafe berkat pendanaan instan,” sindir Supriadin.
Perspektif ekonomi kerakyatan ditegaskan oleh Dr. Firmansyah, M.Si., dosen FEB Universitas Mataram, yang mendorong pemuda untuk keluar dari mentalitas instan, membudayakan tradisi menulis, serta melatih mental bertahan hidup melalui kerja nyata.
Dorongan ini diperkuat oleh M. Irwan, S.T., M.Eng., yang mematok empat modal utama kepemudaan: karakter dan integritas, etos kerja, kompetensi, serta kolaborasi.
Sementara itu, aktivis Nurjanah, S.Pd., mengingatkan bahwa kerentanan sosial dan diskriminasi kualitas pendidikan tidak mengenal batas gender, sehingga pergerakan pemuda dan perempuan harus berjalan dalam satu front perjuangan yang inklusif.
Orasi Keadilan: Suara Perlawanan dari Mahasiswa
Puncak ketegangan intelektual meletus tatkala panggung diserahkan kepada para orator keadilan. Ketua Umum IMBI Mataram, Arif Rizal Muhaimin, dan Ketua Umum IMKOBI Mataram, Ammar Rafsanzani, secara bergantian membakar semangat peserta melalui orasi yang merefleksikan keresahan kaum muda urban dan mahasiswa rantau.
Mereka menyoroti bagaimana pemuda kerap dijadikan komoditas politik musiman, sementara di akar rumput, anak-anak muda terjebak dalam pusaran pengangguran terdidik, jebakan narkotika, dan minimnya ruang ekspresi positif. Orasi tersebut bukan sekadar keluhan, melainkan sebuah ultimatum moral kepada para pemangku kebijakan bahwa kesabaran kaum muda ada batasnya.
Epilog: Dari Diskusi Menuju Meja Kekuasaan
Dialog Pemuda & Orasi Keadilan RKBPL 2026 telah membuktikan bahwa darah muda Bima di Pulau Lombok masih menyimpan api perlawanan yang konstruktif. Hasil diskusi akan dirumuskan menjadi naskah Policy Brief. Dokumen rekomendasi kebijakan tersebut harapannya, jeritan moral dari ruang diskusi di Jalan KH Ahmad Dahlan ini tidak berhenti menjadi angin lalu di lorong-lorong birokrasi, melainkan menjelma menjadi instrumen korektif demi menyelamatkan masa depan Nusa Tenggara Barat dari cengkeraman krisis ekologis, sosial, dan struktural. (*)
