Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram resmi menyusun arah kebijakan pembangunan dan penganggaran tahun 2027.
Langkah awal ini bermula saat Wali Kota Mataram menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 kepada DPRD Kota Mataram saat Rapat Paripurna, Jumat, 30 Oktober 2026.
Dokumen tersebut mencatat rencana pendapatan daerah sebesar Rp1,687 triliun lebih, naik sekitar Rp55,924 miliar dari target anggaran murni tahun 2026.
“Alokasi pendapatan daerah ini kan kita susun realistis namun tetap optimistis. Kita mengandalkan tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah,” tutur Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, Minggu, 1 November 2026.
Sektor penerimaan mandiri memang menjadi tumpuan utama Pemkot Mataram. Tahun 2027, pemerintah mematok target penerimaan PAD menembus Rp660,584 miliar lebih.
Sisi pengeluaran, angka belanja daerah, proyeksinya mencapai Rp1,729 triliun lebih untuk menyokong seluruh agenda pembangunan.
Mohan menegaskan, alokasi belanja tahun 2027 berfokus memberi manfaat langsung bagi warga sekaligus memutar roda ekonomi kota.
“Belanja daerah, arahnya sudah pasti untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan,” tegas Mohan.
Pembangunan Kantor Wali Kota Jadi Prioritas
Pemkot Mataram membagi alokasi anggaran ke beberapa sektor prioritas. Salah satu agenda besarnya yaitu meneruskan pembenahan sarana publik dan perkantoran, termasuk pembangunan fisik Gedung Wali Kota Mataram.
“Peningkatan fasilitas pemerintahan ini merupakan bagian dari pengembangan sarana perkotaan. Kita ingin koordinasi antarinstansi semakin cepat sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat bisa terus meningkat,” jelas Mohan.
Selain gedung pemerintahan, porsi anggaran terhitung besar masuk ke berbagai proyek infrastruktur perkotaan. Pemkot Mataram mempercepat pembenahan sistem drainase kota demi mengantisipasi genangan air saat musim hujan, memuluskan akses jalan, merapikan permukiman, hingga memperkuat fasilitas pengolahan sampah.
“Peningkatan drainase dan jalan ini sangat krusial untuk mendukung konektivitas serta menunjang aktivitas harian masyarakat. Begitu pula dengan penguatan fasilitas sampah untuk penanganan kebersihan lingkungan Kota Mataram secara menyeluruh,” tambah Mohan.
Sektor pelayanan dasar juga memegang porsi penting. Pemkot mengucurkan anggaran pembenahan sarana sekolah dan jaminan kesehatan warga kurang mampu lewat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS.
“Sarana prasarana pendidikan terus kita tingkatkan demi menunjang penyelenggaraan layanan belajar yang layak. Sementara sektor kesehatan, pemerintah hadir menyiapkan anggaran JKN BPJS bagi masyarakat kurang mampu agar mereka mendapat kepastian layanan medis,” pungkas Mohan. (*)
