JK Ajak Politisi Berpikir sebagai Negarawan: Bukan Hanya Kejar Pemilu
Jakarta (NTBSatu) – Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengajak para politisi dan pemimpin bangsa berpikir sebagai negarawan. Menurutnya, negarawan memikirkan kepentingan jangka panjang bangsa, bukan sekadar kepentingan elektoral lima tahunan.
JK menegaskan, pemimpin Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu melihat tantangan bangsa secara menyeluruh. Serta menyusun langkah-langkah strategi untuk kemajuan generasi mendatang.
“Kalau birokrat berpikir tahunan karena anggaran dan pekerjaan diukur setiap tahun. Politisi berpikir lima tahun karena setiap lima tahun dipilih atau tidak dipilih lagi. Tetapi negarawan berpikir tentang satu generasi,” kata JK saat berbicara dalam agenda PKS di Jakarta, mengutip CNNIndonesia, Sabtu, 21 November 2026.
JK mengajak seluruh kader dan pemimpin partai politik untuk tidak hanya fokus pada kepentingan pemilu. Tetapi juga memikirkan arah pembangunan Indonesia dalam jangka panjang.
“Saya ajak kita semua, di samping menjadi politisi, juga menjadi negarawan. Berpikir ke depan, bangsa ini mau ke mana,” ujarnya.
Meskipun setiap partai politik memiliki pandangan yang berbeda, menurut JK, seluruh kekuatan politik pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama. Yakni mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
“Sebagai politisi tentu kita berbeda.Tetapi apa pun perbedaan cara berpikir, tujuan kita sama. Di situlah tempat kita bersatu,” katanya.
JK menambahkan Indonesia sedang mengalami berbagai tantangan. Mulai dari perlambatan ekonomi, konflik geopolitik global, bencana alam, hingga persoalan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi kondisi ekonomi dan pembangunan nasional, yakni situasi geopolitik dunia, bencana alam, serta kebijakan pemerintah.
JK menyebut konflik bersenjata di berbagai kawasan dunia berdampak terhadap perdagangan internasional, kegiatan ekspor, dan stabilitas perekonomian negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Selain itu, fenomena kekeringan dan perubahan iklim juga memberikan tekanan terhadap kehidupan masyarakat. Khususnya sektor pertanian dan kegiatan ekonomi rakyat.
“Jadi, kalau ada krisis, bukan hanya karena pemerintah. Ada dua hal yang tidak bisa dikuasai pemerintah, yaitu faktor geopolitik dunia dan faktor bencana,” pungkas JK. (*)




