UMP NTB 2027 Naik Menjadi Rp2,92 Juta, Berlaku Mulai 1 Januari
Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB 2027 sebesar Rp2.921.059 per bulan. Nominal tersebut naik Rp247.198 atau 9,245 persen dari UMP 2026 sebesar Rp2.673.861.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Ahsanul Khalik menegaskan, kebijakan ini memperkuat daya beli pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
“Pemerintah ingin memastikan pekerja memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan pengupahan yang terukur. Pada saat yang sama, dunia usaha perlu tetap memiliki ruang untuk berkembang agar aktivitas ekonomi berjalan dan kesempatan kerja terus terbuka,” katanya pada Sabtu, 21 November 2026.
Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026. UMP 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Mengacu Aturan dan Aspirasi
Ahsanul menjelaskan, pemerintah menetapkan UMP melalui mekanisme pengupahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengatur perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Aturan ini menjadi pedoman penyesuaian upah minimum dengan menghitung kondisi ekonomi serta indeks tertentu. Selain mengacu pada regulasi, pemerintah juga mencermati aspirasi pekerja yang menginginkan kenaikan upah lebih tinggi.
Masukan tersebut ikut menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan UMP 2027.
“Aspirasi pekerja merupakan hal penting yang harus didengar dan dipertimbangkan. Kebijakan pengupahan harus memberikan perlindungan serta mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja. Tentu tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.
Dorong Produktivitas dan Iklim Usaha
Lalu Muhamad Iqbal menilai, penyesuaian upah tidak sekadar menyangkut perubahan angka. Kebijakan ini bertujuan memberikan penghidupan lebih layak bagi pekerja.
Di sisi lain, pemerintah tidak mengabaikan kemampuan dunia usaha untuk terus tumbuh dan mempertahankan lapangan kerja. Untuk menjaga keseimbangan itu, pemerintah daerah mendorong peningkatan produktivitas, kompetensi, dan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah juga menciptakan iklim investasi yang kondusif agar pelaku usaha berkembang serta membuka peluang kerja baru.
Melalui kebijakan ini, gubernur mengharapkan hubungan industrial di NTB berjalan sehat dan berkeadilan. Kenaikan upah bertujuan mengangkat kesejahteraan masyarakat seiring capaian ekonomi daerah. (*)




