Pemprov NTB Berlakukan Tarif Parkir di Islamic Center, Mulai Rp2.000-Rp15.000 per Kendaraan
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB resmi memberlakukan tarif parkir berbayar di kawasan Majid Hubbul Wathan atau Islamic Center NTB, Kota Mataram. Kebijakan penarikan retribusi ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Provinsi NTB, Yuni Hariadi, menegaskan aturan tersebut mengecualikan jemaah masjid.
“Pengecualian hanya untuk orang yang melaksanakan ibadah salat di masjid IC,” ujar Hariadi kepada NTBSatu pada Sabtu, 21 November 2026.
Berdasarkan Papan pengumuman di kawasan Islamic Center memuat enam kategori tarif sewa parkir. Pengendara motor membayar Rp2.000 per unit.
Sementara itu, pengemudi mobil jenis minibus membayar Rp3.000 per unit. Pengelola juga mengenakan tarif Rp10.000 per unit untuk kendaraan jenis Hiace dan Elf. Untuk kendaraan besar seperti bus, pengelola mematok biaya Rp15.000 per unit.
Bagi kendaraan yang menginap, pengelola menetapkan tarif harian sebesar Rp10.000 untuk motor dan Rp15.000 untuk minibus.
Hariadi menjelaskan, Pemprov NTB telah mengkaji penerapan tarif tetap ini secara matang. Pemerintah daerah merancang kebijakan ini untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan layanan.
“Salah satu pertimbangannya peningkatan PAD yang diimbangi dengan peningkatan layanan,” ujarnya.
Sebagai timbal balik pembayaran retribusi, pihak pengelola mengambil alih tanggung jawab penuh atas fasilitas parkir. Hariadi memastikan pengelola menjamin perlindungan kendaraan pengunjung di area tersebut.
“Pengelola IC bertanggung jawab penuh terhadap keamanan, kenyamanan, maupun kondisi kendaraan yang menerima layanan parkir,” tegasnya.
Targetkan Pembayaran Digital
Untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah, UPTD Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah segera meninggalkan cara konvensional. Hariadi menargetkan seluruh transaksi retribusi di kawasan tersebut beralih memakai sistem digital.
“Saya menargetkan seluruh layanan retribusi agar dapat dilaksanakan secara digital karena kalau masih manual potensi kebocoran menjadi lebih besar,” ujarnya.
Selain menyiapkan sistem nontunai, ia juga membuka ruang evaluasi bagi insan pers. Ia mengajak media turut mengawal pelaksanaan kebijakan parkir ini di lapangan.
“Oleh karena itu kami mendorong rekan-rekan media kiranya dapat memberikan masukan dan melakukan pengawasan yang objektif agar marwah dari IC bisa kita jaga bersama dan secara paralel dapat berkontribusi dalam peningkatan PAD,” tegasnya. (*)




