Lombok Barat (NTBSatu) – Warga mengeluhkan kondisi jalan Gapuk-Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, yang mulai mengalami kerusakan. Padahal, pemerintah baru mengerjakan perbaikan jalan tersebut pada 21 Oktober 2026. Tetapi kerusakan kembali muncul hanya dalam hitungan hari.
Kerusakan tersebut memicu perhatian masyarakat setelah sejumlah warga mengunggah keluhan melalui media sosial. Aspal di beberapa titik warga laporkan terkelupas dan berlubang, meski proyek belum lama selesai.
Kepala Desa Gapuk, Nurdin mengaku, mengetahui persoalan tersebut dari laporan warga. Ia kemudian menghubungi kontraktor dan konsultan pengawas untuk meminta penjelasan.
“Diakui kontraktor karena hal itu terjadi karena akibat trouble dari alat beratnya. Karena roda alat berat itu yang mereka bilang,” ungkap Nurdin kepada NTBSatu, Minggu, 1 November 2026.
Menurutnya, kontraktor dan konsultan sama-sama menyampaikan rencana untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Namun, ia menyayangkan persoalan itu muncul pada proyek yang seharusnya memberikan akses jalan berkualitas bagi masyarakat.
Proyek Jalan Kewenangan Pemkab
Nurdin menjelaskan, proyek tersebut merupakan pekerjaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat. Pemerintah desa hanya melakukan pengawasan selama proses pembangunan berlangsung.
Ia menyebut, pekerjaan jalan itu memiliki panjang sekitar 800 meter dengan anggaran Rp1,14 miliar. Proyek tersebut juga mencakup sejumlah pekerjaan pendukung selain pengaspalan.
“Yang utama hanya pengaspalannya, hanya saja ada penyangganya. Ada skema-skema pekerjaan lain,” jelasnya.
Nurdin merinci, sekitar 300 meter jalan di depan SDN 1 Gapuk membutuhkan pengaspalan. Sementara itu, bagian lain mendapat penanganan tambal sulam.
Pekerjaan pendukung juga mencakup rabat beton di sisi jalan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Drainase turut terbangun di sisi kiri dan kanan jalan, terutama di depan sekolah.
Meski begitu, Nurdin memahami keluhan warga yang membandingkan hasil pengaspalan tersebut dengan ruas jalan lainnya.
“Yang jelas yang terganggu itu mungkin warga yang biasanya paham pengadaan aspal enggak kayak gini, mereka bandingkan dengan ruas jalan yang sebelah,” katanya.
Ia menegaskan, masyarakat membutuhkan jalan yang berkualitas. Sebab, ruas tersebut bukan sekadar akses penghubung antar desa.
Jalan itu menghubungkan Desa Gapuk dengan Desa Kebon Ayu. Nurdin memperkirakan sekitar 15.000 orang menggunakan akses tersebut.
Selain menghubungkan dua desa, jalan itu menunjang aktivitas masyarakat menuju sekolah dan fasilitas kesehatan. Terdapat SD, Polindes, dan puskesmas pembantu (Pustu) di sepanjang kawasan tersebut.
“Jadi memang ya harus berkualitas lah dibuat sama Pemkab,” tegasnya.
Sempat Disoroti DPRD
Di sisi lain, persoalan ini turut mendapat perhatian Komisi III DPRD Lombok Barat. Ketua Komisi III DPRD Lobar, Fauzi, sebelumnya turun langsung melakukan inspeksi mendadak pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Fauzi menyayangkan kerusakan jalan yang muncul dalam hitungan hari setelah pengerjaan. Ia juga menyoroti kesiapan peralatan kontraktor dan kualitas pengolahan material aspal.
“Inilah catatan bagi OPD teknis agar memilih orang-orang atau penyedia yang punya kapasitas dan kompeten untuk bekerja di Lobar,” ujar Fauzi sebelumnya.
Menurut Fauzi, kontraktor seharusnya memiliki kesiapan peralatan memadai. Ketergantungan pada sistem sewa atau pinjam alat berpotensi memunculkan kendala teknis selama pengerjaan.
Komisi III DPRD Lobar juga meminta agar penanganan kerusakan tidak sebatas menambal permukaan jalan. Fauzi menilai, bagian yang rusak perlu pemerintah bongkar dan kerjakan ulang apabila kualitas aspal tidak memenuhi spesifikasi.
“Kami bukan bicara lebih tebal itu lebih bagus, tapi kita bicara kualitas dan mutu sesuai prosedur kontrak,” tegasnya.
Komisi III DPRD Lobar pun mengagendakan pemanggilan Dinas PUPR, konsultan pengawas, dan kontraktor. Pemanggilan tersebut bertujuan meminta penjelasan mengenai penyebab kerusakan dan pertanggungjawaban pekerjaan. (*)
