Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB mulai mengambil langkah awal dalam menyiapakan sarana dan prasarana penunjang Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
Upaya perbaikan dan pemeliharaan sejumlah aset fasilitas olahraga daerah tersebut telah dimasukkan secara bertahap sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengonfirmasi bahwa eksekusi pemeliharaan venue di lapangan telah diserahkan dan digarap oleh Dikpora NTB.
“Kalau persiapan untuk perbaikan-perbaikan venue, iya, kita berikhtiar. Bahkan dari 2026 ini di perubahan, Dinas Pendidikan sudah mulai memperbaiki atau memelihara beberapa sarana yang mungkin bisa menjadi venue,” ujar Nelly, Kemarin.
Nelly menjelaskan, fokus pekerjaan awal yang disentuh Dikpora NTB saat ini mencakup pemeliharaan arena-arena tertentu, di antaranya fasilitas cabang olahraga memanah dan berkuda.
Kendati pemeliharaan teknis sudah mulai berjalan di bawah Dikpora, Nelly menegaskan bahwa penetapan kelayakan venue tetap bergantung pada standar verifikasi akhir dari Pengurus Besar (PB) PON.
“Kami belum rapat internal untuk tim besar PON itu, baru bersama KONI. Jadi porsi penganggarannya disesuaikan bertahap,” tambah Nelly.
Di sisi lain, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB memastikan komitmen alokasi anggaran operasional dan persiapan venue PON 2028 sudah masuk ke dalam skema APBD.
“Iya, sudah masuk APBD,” tegasnya, Nursalim.
Catatan KONI Pusat
Sebelumnya, KONI Pusat meminta Pemprov NTB menyiapkan anggaran hingga Rp1 triliun untuk persiapan pelaksanaan PON NTB-NTT-Jakarta 2028.
Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, menjelaskan bahwa pihak penyelenggara membutuhkan anggaran Rp1 triliun tersebut khusus untuk biaya pelaksanaan PON.
Sementara itu, pihak daerah membutuhkan anggaran terpisah untuk merenovasi venue dan membangun fasilitas olahraga lainnya.
“Satu cabor membutuhkan alokasi angka tersendiri. Makanya mari kita menatanya. Semoga nilainya bisa lebih kecil dengan kondisi yang ada,” ujarnya, Kamis, 29 Oktober 2026.
Suwarno mengimbau pihak daerah agar tidak berlomba mengambil banyak cabang olahraga (cabor) pada PON 2028 mendatang demi menekan lonjakan anggaran.
Minta Pemprov NTB Hemat Anggaran
Ia juga meminta Pemprov NTB menghemat anggaran dengan tidak membangun venue baru, melainkan merenovasi fasilitas yang sudah ada, seperti GOR 17 Desember di Turida, Mataram.
“Fasilitas official juga memerlukan perhatian. Setiap venue membutuhkan spesifikasi ruangan tersendiri. Pemprov harus segera mengerjakannya,” kata Suwarno.
Berdasarkan hasil peninjauan, KONI Pusat menilai fasilitas olahraga di NTB masih memerlukan perbaikan mendasar.
Suwarno menilai beberapa venue telah memenuhi syarat dasar, namun Pemprov NTB wajib menindaklanjuti sejumlah catatan khusus seperti menyempurnakan ruang ganti, toilet, ruang panitia, ruang doping, hingga ruang kesehatan.
Ia menegaskan bahwa Pemprov NTB juga harus memperhatikan kebersihan, kelayakan venue, penataan lingkungan, akses masuk, hingga ketersediaan tempat parkir.
Suwarno menilai upaya ini mencakup pelapisan ulang (overlay) fasilitas guna melengkapi venue yang memenuhi syarat dengan catatan.
Selain venue bersyarat, pihak KONI Pusat menemukan venue yang sama sekali tidak memenuhi syarat, contohnya fasilitas cabor atletik. Venue atletik NTB kekurangan akses langsung ke lapangan dari ruangan serta tidak memiliki lapangan cadangan untuk latihan atlet.
Kondisi lahan sekitar juga tidak memungkinkan perluasan. Lintasan atletik saat ini hanya berjumlah enam jalur dan posisinya berdempetan dengan Tempat Pembuangan Sampah (TPS).
Suwarno menyarankan Pemprov NTB tidak memaksakan pelaksanaan atletik di lokasi tersebut tanpa mengurangi nilai sebagai tuan rumah.
Sementara itu, cabor hoki membutuhkan dua jenis fasilitas, yakni indoor dan outdoor. Hingga kini, Pemprov belum menentukan lokasi pasti.
Lokasi usulan untuk hoki outdoor bahkan masih mengalami sengketa lahan. Pemisahan venue hoki juga berpotensi menambah beban alokasi dana kontingen daerah lain.
Untuk cabor golf, Suwarno mengevaluasi pemeliharaan fasilitas milik swasta, ketersediaan shelter (tempat berteduh), serta standar kualitas lapangan.
“Provinsi masih ingin mempertahankan cabor golf di sini. Selama memenuhi standar, kami tidak masalah. Namun, jika pada waktunya tidak memenuhi standar, kami akan memindahkannya,” pungkas Suwarno. (*)
