Hukrim

Jaksa Gandeng BPKP Hitung Kerugian Negara Kasus Hibah KPU Lombok Barat

Mataram (NTBSatu) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung potensi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada Lombok Barat 2024.

Langkah tersebut menyusul pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait di seluruh kecamatan di Lombok Barat. Penyidik juga menemukan indikasi penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kepala Kejari Mataram, Gde Made Pasek Swardhyana mengatakan, penyidik telah mengantongi perhitungan awal potensi kerugian negara. Namun, pihaknya masih perlu menyamakan hasil perhitungan tersebut dengan BPKP.

“Kalau hitung-hitungan ada, tapi bukan kita yang punya kewenangan. Kita menyamakan persepsi dengan BPKP,” ucapnya, Senin, 16 November 2026.

Pasek menjelaskan, penyidik telah meminta keterangan pihak-pihak terkait di seluruh kecamatan. Pemeriksaan itu juga menyasar penggunaan sisa anggaran hibah dan kemungkinan pengembalian dana.

“Kita sedang berbicara dengan pihak yang menghitung kerugian negara. Semua kecamatan sudah kita minta keterangan,” ujarnya.

Indikasi Penggunaan Dana pada Kegiatan Lain

Dalam proses penyidikan, Kejari Mataram menemukan indikasi penggunaan dana hibah untuk kegiatan lain yang tidak sesuai ketentuan. Penyidik kini mendalami temuan tersebut bersama BPKP untuk memastikan dampaknya terhadap keuangan negara.

“Adalah kita temukan. Artinya, karena akhir tahun penggunaan dana hibah ada ketentuannya, ternyata mereka manfaatkan untuk kegiatan lain,” ungkapnya.

Temuan itu menjadi salah satu fokus penyidik dalam menghitung potensi kerugian negara. Kejari Mataram masih menunggu hasil penyelarasan perhitungan dengan BPKP untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Pasek juga memberi sinyal bahwa pemeriksaan terhadap pihak internal KPU Lombok Barat telah dinilai cukup. Namun, penyidik belum menentukan langkah lanjutan sebelum proses penghitungan kerugian negara rampung.

Kasus dugaan korupsi ini berkaitan dengan dana hibah Pilkada 2024 yang diterima KPU Lombok Barat dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp24 miliar.

Hibah tersebut tersalurkan dalam dua tahap. Sebanyak 40 persen bersumber dari APBD Perubahan 2023. Sedangkan 60 persen sisanya melalui APBD murni 2024.

Nilai hibah yang diterima KPU Lombok Barat tersebut lebih rendah dibandingkan usulan awal anggaran yang mencapai sekitar Rp34 miliar sebelum pelaksanaan Pilkada 2024. (*)

Artikel Terkait