Kota Bima (NTBSatu) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Direktorat Pengawasan Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan menggelar pengawasan terhadap stabilitas harga dan rantai pasok (supply chain) komoditas pangan Triwulan III di Kota Bima sejak Rabu, 26 Agustus 2026.
Pengawasan ini memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mengoptimalkan peran Gerai Maritim dan program Tol Laut sebagai urat nadi logistik nasional.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima, Ruslan, menyambut positif dan siap mendukung penuh langkah pengawasan berkala dari pihak BPKP tersebut.
“Kami mendukung penuh pengawasan BPKP ini. Kami lihat, hal ini merupakan upaya bersama menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi. Kemudian juga menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kota Bima,” tegas Ruslan saat memberikan keterangan, Kamis, 27 Agustus 2026.
Tim pengawas BPKP mencermati seluruh alur logistik pangan. Mulai dari pelabuhan asal pusat produksi, trayek pelayaran kapal kontainer, titik bongkar muat di Pelabuhan Bima.
Kemudian juga ke tingkat Gerai Maritim dan jaringan ritel lokal. Dari hasil evaluasi, keberadaan Tol Laut terbukti secara nyata memangkas biaya logistik. Selain itu, hal tersebut juga mampu menekan disparitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting).
Uji Keandalan SPIP
Selain menilai efisiensi biaya, BPKP juga menguji keandalan SPIP untuk mencegah penyalahgunaan kuota kontainer dan mengurai titik hambatan (bottleneck) dalam proses bongkar muat hingga distribusi ke gudang penyimpanan.
“Pihak kami terus memperkuat koordinasi dengan operator pelayaran. Dan Satgas Pangan untuk mengawasi distribusi bapokting, memantau HET di pasar, serta memangkas biaya logistik,” lanjut Ruslan.
BPKP menilai perlu adanya penambahan kuota kontainer di Kota Bima untuk memperkuat kapasitas distribusi. BPKP bersama instansi terkait juga berkomitmen untuk memperketat pengawasan manifes barang. Guna mencegah oknum tak bertanggung jawab yang nekat memanfaatkan fasilitas subsidi demi kepentingan komersial pribadi.
“Melalui evaluasi berkala dan pengawasan ketat, kami yakin manfaat program Tol Laut dan Gerai Maritim makin optimal. Sehingga pasokan barang pokok tetap terjaga dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutup Ruslan. (*)
