Mataram (NTBSatu) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB menyiapkan Rp21 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) tahun ini.
Direktur RSUD NTB, Asrul Sani mengatakan, anggaran tersebut akan membeli sekitar 70 item alkes untuk menambah fasilitas pelayanan rumah sakit.
“Sekitar Rp21 miliar dari DBHCHT untuk alat kesehatan. Itemnya sekitar 70 item,” kata Asrul Sani, Senin, 10 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, pengadaan tersebut mencakup sekitar 70 item alkes. Rumah sakit menyesuaikan jumlah dan jenis alat dengan kebutuhan pelayanan serta anggaran yang tersedia.
“Enggak, kita sesuaikan dengan anggaran yang ada dan prioritas,” ujarnya.
Ia menyebut, pengadaan alkes mencakup berbagai bidang pelayanan. Rumah sakit menyesuaikan kebutuhan alat dengan prioritas pelayanan untuk meningkatkan kompetensi RSUD NTB.
“Semua, banyak sekali. Ini kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi kita di rumah sakit,” ujarnya.
Ia menyebut, sejumlah alat akan menunjang pelayanan Intensive Care Unit (ICU) dan ortopedi. RSUD NTB juga akan menambah alat yang belum tersedia serta memperbarui peralatan lama.
Gunakan APBD
Asrul mengatakan, RSUD NTB menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) murni tahun 2026 melalui dana DBHCHT untuk pengadaan tersebut.
RSUD NTB masih membutuhkan tambahan alkes karena perkembangan teknologi kesehatan terus berjalan. Rumah sakit juga perlu memperbarui peralatan lama yang rusak atau tidak lagi mengikuti perkembangan teknologi.
“Alat kita yang sudah lama mungkin sudah rusak dan sebagainya. Kemudian yang sudah lama juga kita perlu perbarui karena teknologi terus berkembang,” jelasnya.
Ia mengatakan, pengadaan alkes tersebut juga mendukung penguatan layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nefrologi (KJSU), serta layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang menjadi prioritas Kementerian Kesehatan.
Asrul menjelaskan, penguatan layanan tersebut membutuhkan tiga komponen utama, yakni sumber daya manusia (SDM), alat kesehatan, serta sarana dan prasarana.
“Pelayanan itu tiga aspek yang utama. Pertama SDM, kemudian alat, baru sarana prasarana. Tiga hal ini yang utama dan harus kita penuhi,” ujarnya.
Ia mengatakan, RSUD NTB telah memperkuat SDM untuk sejumlah layanan prioritas tersebut. Pengadaan alkes kemudian melengkapi fasilitas agar rumah sakit mampu menangani kasus kanker, jantung, stroke, uro-nefrologi, serta KIA.
Kementerian Kesehatan juga mendorong rumah sakit kabupaten/kota memperkuat layanan tersebut.
Menurutnya, kelengkapan alat membantu rumah sakit menangani kasus-kasus prioritas di daerah masing-masing.
“Ini menjadi prioritas Kementerian Kesehatan untuk saat ini. Hampir seluruh Indonesia dan dilengkapi juga alat-alatnya khusus keempat itu, termasuk rumah sakit kabupaten/kota,” katanya.
Ia menegaskan, kebutuhan alkes RSUD NTB sebenarnya masih lebih banyak dari 70 item. Namun, rumah sakit menyesuaikan jumlah pengadaan dengan anggaran dan skala prioritas.
Saat ini, RSUD NTB belum menerima alat tersebut karena proses pengadaan baru memasuki tahap kontrak. Rumah sakit menargetkan seluruh alat datang dan terpasang tahun ini.
“Belum, baru kontrak. Jadi dari Rp21 miliar itu baru kontrak 80 persen,” ungkap Asrul.
Asrul belum merinci jumlah penyedia dalam pengadaan tersebut. Ia juga belum menyebutkan nama 70 item alkes yang masuk dalam pengadaan.
Terkait upaya mencegah praktik cashback dalam pengadaan, Asrul mengatakan rumah sakit menggunakan mekanisme pengadaan langsung.
“Oh, ini (pengadaan) kan langsung,” katanya. (*)
