Kota Bima (NTBSatu) – Aliansi Bima Beradab kembali menggelar aksi damai kampanye anti LGBT dan penyimpangan di Car Free Day (CFD) Amahami, Kota Bima, Minggu, 2 Agustus 2026.
Massa yang hadir terdiri dari berbagai latar belakang. Mulai dari alim ulama hingga akademisi turut menyuarakan penolakan keras tersebut lewat aksi pembentangan “8,1 Meter Petisi Rakyat” di Bima.
Sekretaris Umum Aliansi Bima Beradab, Raisul Amin Loamena menegaskan, timnya menemukan pola keterkaitan. Ia mengungkap, kedua isu tersebut saling memengaruhi antara jeratan candu narkoba dan penyimpangan seksual.
Pihaknya menemukan sebuah kasus, di mana kebutuhan ekonomi demi membeli barang haram tersebut menuntun seseorang masuk ke dalam praktik prostitusi sesama jenis.
“Ada salah seorang yang karena dia tidak bisa mendapatkan narkoba. Kemudian tiba-tiba datang ke tempat salon yang salah seorang oknum LGBT kelola. Lalu menjual dirinya di sana, nanti uangnya dia pakai untuk membeli narkoba,” tegas Raisul pada NTBSatu, Minggu, 2 Agustus 2026.
Ia menambahkan, temuan kasus tersebut membuktikan keterkaitan nyata antara dua masalah sosial itu. Oleh karena itu, aliansi tergerak untuk memberikan tekanan publik agar Bima terbebas dari stigma negatif dan tetap menjaga adat budaya lokal.
“Bima ini sebenarnya bukan seperti yang mereka tampakkan. Bima itu adalah orang-orang yang masih peduli dan tidak membenarkan penyimpangan,” lanjutnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mulai mengambil langkah konkret. Pemkot Bima saat ini tengah mengkaji Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anti-LGBT sebagai wujud komitmen menjaga tatanan nilai masyarakat.
Kembali Siapkan Aksi Damai Sebelum Hari Kemerdekaan
Aliansi Bima Beradab pun menyambut baik ikhtiar Pemkot Bima tersebut. Sebagai pengawal isu ini, aliansi berencana menggelar aksi simbolis bertajuk “81 Lilin Kemerdekaan” di Alun-alun Serasuba menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI mendatang. Tujuannya untuk menyuarakan Bima yang bersih dari narkoba dan perilaku menyimpang.
Di samping itu, Aliansi Bima Beradab terus mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memperketat pengawasan di lingkungan sosial masing-masing.
Raisul menegaskan, sinergi antara regulasi pemerintah dan kesadaran aktif warga menjadi kunci utama dalam memutus rantai peredaran narkoba dan mencegah meluasnya pengaruh LGBT di Bima. (*)
