Oleh: Lody Windrajaya – Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Sumbawa Barat (HIPMASBAR-MATARAM)
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat saat ini tengah menggagas pembangunan Pariwisata Kerakyatan di Kecamatan Brang Ene sebagai salah satu program unggulan daerah dalam menciptakan sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Konsep yang ditawarkan adalah menghadirkan wisata berbasis masyarakat melalui jalur wisata sepanjang kurang lebih 5 kilometer yang melintasi kawasan persawahan, sungai, perbukitan, serta aktivitas kehidupan masyarakat di Desa Mura, Manemeng, Kalimantong, dan Mujahiddin. Pengelolaan kawasan ini direncanakan dilakukan oleh BUMDES atau BUMDES Bersama dengan tujuan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. (PPID Sumbawa Barat).
Sebagai organisasi mahasiswa daerah yang memiliki tanggung jawab moral dan intelektual terhadap pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat, HIPMASBAR Mataram memandang bahwa setiap program pembangunan perlu mendapatkan dukungan sekaligus pengawasan kritis agar benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Kajian ini tidak dimaksudkan untuk menolak pembangunan, melainkan sebagai bentuk kontribusi pemikiran agar Pariwisata Kerakyatan Brang Ene dapat berkembang menjadi program yang berpihak kepada rakyat, menjaga lingkungan, serta memperkuat ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
Bangun Harapan Baru di Tengah Ketergantungan Ekonomi Daerah
Tidak dapat dipungkiri bahwa Kabupaten Sumbawa Barat selama ini masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap sektor pertambangan. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri ketika daerah harus mempersiapkan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu bertahan dalam jangka panjang.
Dalam konteks tersebut, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan langkah yang patut diapresiasi. Pemerintah daerah berupaya menggeser pola pariwisata yang selama ini terpusat di kawasan pesisir menuju kawasan pedesaan sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha besar, tetapi juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. (mataram.antaranews.com)
Jika dikelola secara baik, Pariwisata Kerakyatan Brang Ene berpotensi:
1. Membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
2. Meningkatkan pendapatan petani dan UMKM.
3. Menumbuhkan usaha kuliner dan ekonomi kreatif.
4. Menjadi alternatif ekonomi pasca tambang.
5. Memperkuat identitas Brang Ene sebagai kawasan wisata alam dan pertanian.
Namun potensi besar tersebut tidak boleh membuat masyarakat menutup mata terhadap berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan.
Pertanyaan Besar: Apakah Benar-Benar Milik Rakyat?
Istilah “pariwisata kerakyatan” memiliki makna yang sangat kuat. Kata “kerakyatan” tidak hanya berarti masyarakat memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga harus memiliki posisi penting dalam proses pengambilan keputusan.
Pertanyaan yang perlu dijawab sejak awal adalah:
Apakah masyarakat menjadi pemilik utama pembangunan ini atau hanya menjadi objek pembangunan?
Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa banyak program yang awalnya mengatasnamakan masyarakat, namun dalam praktiknya justru dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap modal, informasi, dan kekuasaan.
Karena itu, keberhasilan Pariwisata Kerakyatan Brang Ene tidak dapat diukur hanya dari jumlah wisatawan atau banyaknya bangunan yang berdiri. Keberhasilan sesungguhnya harus diukur dari:
1. Seberapa besar masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan.
2. Seberapa besar keuntungan yang kembali kepada masyarakat.
3. Seberapa kuat posisi petani dan warga lokal dalam pengelolaan kawasan wisata.
Jika masyarakat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri, maka konsep kerakyatan kehilangan maknanya.
Ancaman Terhadap Lahan Pertanian
Brang Ene dikenal sebagai salah satu kawasan pertanian yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumbawa Barat.
Pemerintah telah menyampaikan bahwa pembangunan wisata tidak akan menghilangkan fungsi pertanian dan tidak dilakukan pembebasan lahan. Bahkan aktivitas pertanian justru akan dijadikan daya tarik utama wisata. (prokopim.sumbawabaratkab.go.id)
Namun dari sudut pandang kami sebagai mitra kritis, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Sejarah pembangunan pariwisata di banyak daerah menunjukkan bahwa perubahan sering terjadi secara bertahap. Pada awalnya hanya dibangun jalur wisata, kemudian muncul kios, penginapan, pusat kuliner, hingga pada akhirnya terjadi perubahan fungsi lahan.
Kondisi ini dapat menimbulkan beberapa risiko:
1. Berkurangnya lahan pertanian produktif.
2. Meningkatnya harga tanah.
3. Perpindahan kepemilikan lahan dari masyarakat kepada pihak luar.
4. Berkurangnya minat generasi muda untuk bertani.
Oleh karena itu, perlindungan terhadap lahan pertanian harus menjadi prioritas utama agar identitas Brang Ene sebagai kawasan agraris tetap terjaga.
Risiko Ketimpangan Ekonomi
Tujuan utama pembangunan ini adalah menciptakan pemerataan ekonomi. Namun pemerataan tidak akan terjadi secara otomatis.
Dalam praktiknya, sering kali manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang memiliki modal lebih besar dibandingkan masyarakat kecil.
Potensi ketimpangan dapat muncul apabila:
1. Pengelolaan wisata hanya dikuasai segelintir pihak.
2. BUMDES tidak dikelola secara transparan.
3. Peluang usaha hanya dinikmati kelompok tertentu.
4. Tidak adanya sistem pembagian keuntungan yang jelas.
Karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama sejak awal pembangunan. Masyarakat juga perlu mengetahui:
1. Bagaimana sistem pengelolaan dilakukan.
2. Bagaimana keuntungan dibagikan.
3. Siapa yang bertanggung jawab mengelola kawasan wisata.
4. Bagaimana mekanisme pengawasan dijalankan.
Lingkungan Tidak Boleh Menjadi Korban
Daya tarik utama Brang Ene adalah keaslian alamnya.
Sawah yang hijau, sungai yang jernih, udara yang sejuk, dan kehidupan masyarakat yang masih alami merupakan aset terbesar yang tidak dapat digantikan oleh bangunan modern. (PPID Sumbawa Barat)
Ironisnya, keberhasilan wisata justru dapat menjadi ancaman apabila tidak dikelola dengan baik. Peningkatan jumlah wisatawan berpotensi menimbulkan:
1. Sampah dan limbah.
2. Pencemaran sungai.
3. Kerusakan kawasan pertanian.
4. Berkurangnya kualitas lingkungan hidup.
Karena itu, pembangunan wisata harus didasarkan pada prinsip keberlanjutan, bukan hanya mengejar peningkatan kunjungan wisatawan.
Pentingnya Menyiapkan Sumber Daya Manusia
Pembangunan fisik dapat dilakukan dalam hitungan bulan, tetapi membangun kualitas manusia membutuhkan waktu yang lebih panjang.
Keberhasilan Pariwisata Kerakyatan Brang Ene sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam:
1. Mengelola usaha wisata.
2. Mengembangkan produk UMKM.
3. Memanfaatkan teknologi digital.
4. Memberikan pelayanan kepada wisatawan.
5. Mengelola organisasi dan kelembagaan desa.
Tanpa peningkatan kapasitas masyarakat, pembangunan fisik hanya akan menghasilkan bangunan tanpa aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
Sikap HIPMASBAR Mataram
Sebagai organisasi mahasiswa daerah, HIPMASBAR Mataram berpandangan bahwa Pariwisata Kerakyatan Brang Ene merupakan gagasan yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.
Namun demikian, keberhasilan program ini harus dibangun di atas beberapa prinsip utama:
1. Masyarakat harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar penerima manfaat.
2. Lahan pertanian harus dilindungi dan tidak boleh dikorbankan.
3. Pengelolaan harus transparan dan akuntabel.
4. Lingkungan harus dijaga sebagai aset utama pariwisata.
5. Pemuda lokal harus menjadi aktor utama dalam pengembangan wisata.
6. Manfaat ekonomi harus dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Penutup
Pariwisata Kerakyatan Brang Ene merupakan sebuah harapan baru bagi masa depan Kabupaten Sumbawa Barat. Program ini dapat menjadi contoh bagaimana pembangunan dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Namun harapan tersebut hanya dapat terwujud apabila pembangunan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur semata, melainkan benar-benar memperkuat posisi masyarakat sebagai pemilik dan pengelola utama.
HIPMASBAR Mataram meyakini bahwa pembangunan yang baik bukanlah pembangunan yang bebas dari kritik, melainkan pembangunan yang mampu menerima kritik sebagai bahan perbaikan. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran mahasiswa dalam mengawal pembangunan daerah agar tetap berpihak pada rakyat, menjaga lingkungan, dan menjamin keberlanjutan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. (PPID Sumbawa Barat)
“Mahasiswa hadir sebagai mitra kritis pembangunan daerah demi terwujudnya Sumbawa Barat yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan.” (*)
