Oleh: Dr. Najamuddin Amy – Dosen Praktisi/Narasumber Workshop Penulisan KTI BPSDMD NTB, 18-19 Juni 2026)
“Setiap hari kita menulis. Bahkan menulis di dalam pikiran. Menulis itu fitur bawaan setiap manusia dan otodidaksi untuk dijadikan lebih berkualitas” Kalimat reflektif yang muncul dari ruang kelas Workshop Penulisan Karya Tulis Ilmiah di NTB itu terasa menusuk.
Jika menulis adalah fitur bawaan manusia—sebagaimana mata yang dirancang untuk membaca dan jari yang dirancang untuk menggenggam—mengapa aktivitas menulis justru menjadi “momok” menakutkan bagi sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN)? Mengapa menulis terasa lebih berat daripada menyusun laporan keuangan atau mengatur agenda kedinasan lainnya ?Jawabannya bukan terletak pada ketidakmampuan teknis.
Jawabannya terletak pada budaya birokrasi yang selama puluhan tahun membentuk habbit (kebiasaan) diam, kepatuhan prosedural, dan pragmatisme angka kredit. Tulisan ini hendak membedah dilema tersebut secara ilmiah-populer: mengupas tantangan, membandingkan dengan dunia, dan merumuskan jalan keluar. Semuanya ditopang oleh teori-teori sosial dan manajemen yang relevan.
I. Ironi Birokrasi: Menulis Demi Angka Kredit, Bukan Demi Nalar
Dalam dua hari terakhir, para fungsional madya dari berbagai instansi di NTB, mulai dari Widyaiswara, Analis SDM, Perencana, Analis Kebijakan, hingga Pamong Kehutanan, bergulat dengan teknis penulisan ilmiah. Kolaborasi BPSDMD NTB dan LAN RI ini patut diapresiasi dan menjadi langkah taktis membantu para madya.
Namun, di balik semangat pelatihan, tersimpan pertanyaan mendasar: Mengapa baru sekarang? Mengapa harus dipaksa? Fenomena ini mencerminkan tantangan besar yang disebut sebagai “eksternalisasi pengetahuan yang terhambat.”
Dalam teori Manajemen Pengetahuan yang dipopulerkan oleh Nonaka & Takeuchi (1995), ada empat mode konversi pengetahuan: Sosialisasi (tacit ke tacit), Eksternalisasi (tacit ke eksplisit), Kombinasi (eksplisit ke eksplisit), dan Internalisasi (eksplisit ke tacit). Menulis adalah jantung dari Eksternalisasi. Mengubah pengalaman, intuisi, dan wawasan diam-diam (tacit knowledge) menjadi dokumen, kebijakan, atau karya tulis yang dapat dibaca, dinilai, dan diwariskan (eksplisit knowledge).
Namun, realitas birokrasi Indonesia justru menunjukkan bottleneck di tahap ini. Pengalaman berharga ASN di lapangan tetap berada di dalam kepala. Ketika seorang pegawai pensiun atau pindah, pengetahuan itu hilang begitu saja. Mengapa? Karena birokrasi tidak pernah memberikan ruang dan penghargaan yang cukup untuk aktivitas refleksi tertulis. Yang ada justru “kutukan kinerja”: ASN produktif diberi beban kerja berlebih, sementara ASN pasif justru mendapat kesempatan pelatihan.
Akibatnya, menulis KTI tidak pernah menjadi kebutuhan substantif, melainkan formalitas administratif untuk mengumpulkan angka kredit. Apalagi kalau jabatan fungsional didapatkan sebagai given dalam proyek impassing sebagai implikasi restrukturisasi SOTK perangkat daerah.
Secara psikologis, teori motivasi dari McClelland (1985) dan Locke (1990) menjelaskan bahwa motivasi seseorang sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan dan sistem insentif. Selama menulis hanya dianggap sebagai “syarat” tanpa pengakuan atas kualitas substansinya, maka motivasi ASN hanya bersifat ekstrinsik (terpaksa), bukan intrinsik (karena panggilan intelektual). Tulisan pun lahir asal jadi, bukan lahir dari riset dan pemikiran mendalam.
II. Teori Habitus dan Birokrasi: Mengapa Diam Itu Terasa Lebih Aman?
Mengapa budaya menulis begitu sulit tumbuh di kalangan birokrat? Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu (1990) memperkenalkan konsep habitus—yakni pola pikir dan tindakan yang terbentuk secara tidak sadar melalui sosialisasi institusional. Sejak masuk ke lingkungan birokrasi, seorang ASN disosialisasikan untuk patuh pada hierarki, mengikuti prosedur baku, dan menghindari risiko. Kreativitas, termasuk menulis kritis, sering dianggap “berbahaya” karena bisa memicu perdebatan atau bahkan teguran.
Habitus birokratis ini diperkuat oleh karakteristik birokrasi Weberian (Weber, 2001) yang menjunjung tinggi formalisme, aturan tertulis, dan rantai komando. Dalam Competing Values Framework (Quinn & Rohrbaugh, 1983), birokrasi Indonesia mayoritas masih berada di kuadran Hierarchy Culture, yang menghargai stabilitas, kontrol, dan kepatuhan prosedur.
Bukan inovasi atau refleksi terbuka.Ironisnya, kondisi ini bertolak belakang dengan kebutuhan zaman. Dalam teori Organisasi Pembelajar yang digagas Peter Senge (1990), kelangsungan hidup organisasi modern bergantung pada lima disiplin: pemikiran sistem, penguasaan diri, model mental, visi bersama, dan pembelajaran tim.
Menulis adalah instrumen utama untuk menguasai diri dan mengklarifikasi model mental. Tanpa menulis, seorang ASN tidak pernah benar-benar menguji asumsinya, mengevaluasi kinerjanya secara jujur, atau belajar dari kesalahan. Akibatnya, birokrasi jalan di tempat, sementara dunia bergerak cepat. Menulis dulu terasa sulit tapi hari ini teknologi membuatnya lebih mudah. Namun, budaya menulis di kalangan ASN juga jalan di tempat.
III. Fakta Literasi ASN Indonesia: Tertinggal Jauh dari Negara Berkembang Sekalipun
Tidak cukup hanya analisis teoritis. Data empiris menunjukkan betapa parahnya kondisi ini. UNESCO mencatat minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen—hanya satu dari seribu orang yang rajin membaca. Dalam studi World’s Most Literate Nations, Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara, hanya unggul di atas Botswana.
Kondisi ini tentu menular ke lingkungan birokrasi. Riset internal di beberapa kementerian menunjukkan bahwa rata-rata ASN hanya membaca 1–2 buku nonfiksi per tahun, dan itu pun terbatas pada buku pedoman kerja.Perbandingan dengan negara berkembang lainnya sungguh menyakitkan.
Pada Mei 2025, Nigeria—negara yang secara ekonomi tidak lebih maju dari Indonesia—meluncurkan Nigerian Public Service Writing Style Manual setebal 148 halaman yang memuat 55 templet praktis penulisan. Manual ini menjadi standar wajib bagi seluruh kementerian dan lembaga untuk memastikan dokumen pemerintah konsisten, profesional, dan berbasis data. Kepala Layanan Sipil Nigeria secara terang-terangan menyebutnya sebagai “batu penjuru layanan sipil yang responsif”.
Di Jepang, budaya menulis dan membaca sudah menjadi gaya hidup sehari-hari. Para birokrat senior diwajibkan menulis esai kebijakan setiap bulan dan mempublikasikannya di jurnal internal. Di Korea Selatan, sistem knowledge management terintegrasi memungkinkan setiap pegawai negeri mengunggah laporan best practice dan mendapatkan kredit karir. Di Inggris, dokumen kebijakan wajib disertai impact assessment yang ditulis dengan standar akademik tinggi.
Bandingkan dengan Indonesia: laporan dinas seringkali hanya kumpulan klise, KTI hanya copas dari internet, dan inovasi daerah hanya slogan tanpa kajian ilmiah. Bersyukur, Pemprov NTB telah meluncurkan CorpU (Corporate University) menjadikan BPSDMD NTB sebagai wadah bagi pengembangan kompetensi dan kawah candradimuka ekosistem manajemen pengetahuan.
IV. Inovasi Daerah yang Hilang: Dampak Nyata dari Budaya Diam
Dampak dari budaya tidak menulis sangatlah nyata. Sebagaimana diakui dalam berbagai diklat manajerial (PKP, PKA, PKN), KTI sebagai Tugas Akhir dan Proyek Perubahan sebenarnya berpotensi besar menjadi pendorong inovasi daerah. Penelitian yang baik, yang didasarkan pada data lapangan dan analisis mendalam, bisa melahirkan kebijakan publik yang tepat sasaran.
Jika setiap ASN di Indonesia menghasilkan satu KTI berbasis riset setiap tahun, maka kita akan memiliki jutaan data kebijakan yang bisa dijadikan rujukan nasional.Namun karena menulis hanya dikejar sebagai syarat kelengkapan, hasilnya pun asal-asalan. Data tidak diverifikasi, analisis tidak tajam, dan rekomendasi tidak aplikatif.
Akibatnya, Indeks Inovasi Daerah tetap rendah, masalah kemiskinan, stunting, dan kesenjangan tidak terpecahkan, sementara anggaran negara terus mengalir tanpa hasil optimal dan berdampak.
V. Strategi Sistemik: Membangun Ekosistem Literasi ASN
Mengubah budaya menulis tidak cukup dengan workshop dua hari. Diperlukan pendekatan sistemik yang menyentuh struktur, budaya, dan insentif. Berikut lima usulan strategis yang ditopang oleh kerangka teoritik:
1. Integrasikan Menulis ke dalam Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management System)Berdasarkan model SECI, pemerintah pusat dan daerah harus membangun portal pengetahuan terintegrasi yang mewajibkan setiap ASN mengunggah minimal satu tulisan best practice per tahun. Tulisan yang diunggah akan mendapat poin kredit dan dijadikan bahan evaluasi kinerja. Ini bukan hanya eksternalisasi pengetahuan, tetapi juga kombinasi (explicit ke explicit) yang menciptakan basis pengetahuan kolektif.
2. Jadikan Pimpinan sebagai Teladan (Role Model)Teori Habitus Bourdieu mengajarkan bahwa kebiasaan terbentuk melalui keteladanan. Jika seorang Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas rajin menulis artikel kebijakan dan membagikannya ke jajarannya, maka dalam 6–12 bulan, budaya menulis akan menular ke bawah. Tidak ada perubahan budaya tanpa keteladanan dari atas.
3. Ubah Sistem Insentif: Dari Kuantitas ke KualitasTeori Penetapan Tujuan (Locke & Latham) menekankan bahwa tujuan harus spesifik dan menantang. Alih-alih hanya menghitung jumlah KTI yang dikumpulkan, sistem harus menilai dampak tulisan, misalnya, apakah gagasan itu diadopsi menjadi kebijakan, apakah data di dalamnya valid, dan apakah publikasi di jurnal terakreditasi. Insentif besar diberikan untuk tulisan yang benar-benar lahir dari riset dan aplikasi lapangan.
4. Bangun Komunitas Penulis dan Program Pendampingan BerkelanjutanDalam teori Organisasi Pembelajar Senge, pembelajaran tim (team learning) adalah kunci. Bentuklah kelompok-kelompok penulis di setiap dinas yang bertemu rutin untuk saling mengkritik, mereview, dan menyempurnakan tulisan. Hadirkan akademisi atau praktisi penulis sebagai mentor. Proses sosialisasi (tacit ke tacit) melalui komunitas ini akan menjembatani ketakutan menulis dan membangun kepercayaan diri.
5. Wajibkan “Literasi Harian” sebagai Budaya KerjaKembali pada teori internasionalisasi SECI, bacaan yang baik akan memicu tulisan yang baik. Wajibkan setiap ASN membaca minimal satu artikel kebijakan atau jurnal ilmiah per hari, dan menulis ringkasan singkat (resume) setiap pekan. Ini akan membangun pondasi literasi yang kokoh. Anggaran pembelian buku dan akses jurnal internasional harus menjadi pos wajib di setiap dinas. Jadikan perpusatakaan daerah sebagai pusat literasi bagi ASN.
VI. Penutup: Menulis adalah Jalan Kembali ke Jiwa Birokrasi
Di akhir tulisan ini, saya teringat kembali pada kalimat pembuka: “Hanya satu yang belum bisa AI lakukan, yaitu melekatkan rasa dan jiwa sesungguhnya sebagai manusia dalam setiap karya yang di-Ai-kan.” Teknologi seperti kecerdasan buatan akan semakin canggih. AI bisa menulis artikel, menyusun laporan, bahkan merancang kebijakan. Namun AI tidak bisa merasakan getaran penderitaan rakyat, tidak bisa menangkap nuansa lokal, dan tidak bisa membela kepentingan publik dengan hati nurani.Menulis bagi ASN adalah tindakan sosial_politik dan kemanusiaan sekaligus.
Dengan menulis, seorang birokrat tidak hanya menaikkan pangkat, tetapi mencatatkan dirinya dalam sejarah peradaban. Dengan menulis, pengalaman lapangan tidak hilang ditelan waktu. Dengan menulis, birokrasi menjelma menjadi learning organization yang adaptif, inovatif, dan bermartabat.Workshop di NTB adalah gerakan kecil.
Namun jika gerakan kecil itu berlanjut menjadi gerakan nasional yang didukung oleh teori, data, dan kemauan politik maka bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki birokrasi dengan indeks inovasi tinggi dan budaya literasi yang membanggakan. Sebab, pada akhirnya, menulis adalah nalar birokrasi. Dan nalar birokrasi adalah jalan menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. (*)
