Mataram (NTBSatu) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, berkomitmen memproduksi 1.500 kapal tangkap ikan untuk nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai tahun 2026.
Langkah strategis ini bertujuan untuk menggenjot produktivitas nelayan lokal sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah pesisir. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, berharap program ini sebagai solusi dari permasalahan kemiskinan di daerah tersebut.
“Kami anggap bantuan kapal dan kampung nelayan ini bisa mengentaskan kemiskinan. Termasuk mendorong kemandirian ekonomi warga pesisir nanti,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 3 Juli 2026.
Adanya program pengadaan ribuan kapal ini merupakan hasil diskusi taktis antara Gubernur NTB dan Wakil Menteri KKP RI, Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf.
Selain armada kapal, pertemuan tersebut juga menyepakati pembangunan 40 titik Kampung Nelayan Merah Putih yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB. Jumlah ini sekaligus menempatkan NTB sebagai provinsi dengan jumlah kampung nelayan terbanyak di Indonesia.
Konversi SMK dan Penyiapan SDM
Untuk mendukung operasional armada baru serta mematangkan industrialisasi maritim, Pemprov NTB bersama KKP menyiapkan langkah akselerasi di sektor pendidikan. Pemerintah akan melakukan konversi sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) umum menjadi SMK perikanan.
Sekolah-sekolah ini nantinya akan menerapkan kurikulum khusus yang fokus pada bidang budidaya dan teknologi penangkapan ikan.
Langkah ini berguna untuk mencetak tenaga instruktur ahli, kru kapal, hingga pemancing profesional yang siap mengelola potensi laut lokal. Di samping itu, KKP juga berminat besar mengembangkan budidaya ikan air tawar dan laut sebagai fondasi ekonomi baru yang berkelanjutan di desa-desa pesisir.
Diplomasi dan Sinkronisasi Sembilan Program
Saat ini, Pemprov NTB sudah mengesahkan kerja sama komprehensif yang mencakup sembilan program strategis bersama KKP RI. Semuanya meliputi sinkronisasi ruang laut, penguatan tata kelola perikanan, hilirisasi produk, pengetatan pengawasan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Di sisi lain, Iqbal menilai keberhasilan NTB dalam mengamankan kuota 1.500 kapal dan puluhan kampung nelayan lahir dari komunikasi intensif dengan Pemerintah Pusat. Ia memanfaatkan pengalaman diplomasinya untuk membangun kolaborasi konkret, bukan sekadar administratif di atas kertas. (*)
