Mataram (NTBSatu) – Badan Gizi Nasional (BGN) akan menutup secara permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB yang tak kunjung mengantongi Sertifikat Layik Higiene Sanitasi (SLHS).
Data BGN per 7 September 2026, masih terdapat 20 dapur MBG di NTB yang ditutup sementara (suspend). Puluhan dapur tersebut tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG NTB, Dr. H. Fathul Gani menegaskan, ketentuan BGN mewajibkan setiap pengelola dapur memenuhi kriteria SLHS. Waktunya paling lambat satu bulan setelah beroperasi. Penutupan sementara ini berdampak pada dapur-dapur yang tersebar di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
“SLHS ini syarat mutlak yang mencakup standar sirkulasi udara hingga posisi bangunan dapur. BGN memberi kesempatan kepada dapur yang kena suspend untuk melengkapi syarat secepatnya. Jika pengelola tidak menunjukkan niat baik untuk memperbaiki, BGN akan memberlakukan penutupan secara permanen,” ujarnya, Kamis, 10 September 2026.
Ia menambahkan, guna mempercepat proses perizinan, pihak daerah menginstruksikan Satgas dan Koordinator Wilayah (Korwil) untuk mendampingi mitra berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.
Fathul Gani menyebutkan, bagi dapur yang sudah mengantongi SLHS namun terdata kena suspend akibat keterlambatan pembaruan data, BGN menyediakan mekanisme verifikasi ulang. Tujuannya, agar dapat membuka kembali izin operasional mereka.
Selain masalah SLHS, Fathul Gani menyoroti wacana penyesuaian insentif operasional dapur yang semula senilai Rp6 juta per hari untuk 3.000 penerima manfaat.
Ia menyatakan, pemerintah daerah mendorong BGN agar bijak dalam menetapkan kebijakan baru. Sehingga tidak merugikan investasi yang telah dikeluarkan oleh mitra dan yayasan.
Fathul mengusulkan, agar BGN menyesuaikan pemberian insentif dengan skala dan kapasitas infrastruktur dapur (grading).
“BGN sebaiknya menerapkan skema insentif secara proporsional. Dapur tipe A yang membawa investasi besar dan standar premium dapat melayani hingga 3.000 penerima manfaat. Sementara itu, dapur tipe B atau C yang memiliki luasan lebih terbatas bisa melayani 1.000 hingga 2.500 penerima manfaat,” jelasnya.
Progres Dapur Terpencil dan Penerimaan Program
Fathul menyebutkan, hingga saat ini belum menerima laporan mengenai penolakan program MBG, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat di wilayah NTB. Petugas di lapangan pun tetap memastikan pelayanan bagi siswa yang menolak berjalan secara persuasif sesuai kebutuhan.
Sementara itu, untuk pengembangan dapur SPPG di wilayah terpencil NTB, pihak pengelola masih menata operasionalnya sembari menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari BGN pusat.
Sebagai informasi, secara nasional penutupan sementara menyasar 1.999 dapur. Khusus di NTB, dari total 814 dapur yang terdaftar, BGN menangguhkan izin 20 dapur. Alhasil, hanya 794 dapur yang masih beroperasi secara resmi per September 2026. (*)
