Lombok Timur (NTBSatu) – DPRD Lombok Timur meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur mempercepat realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam APBD Perubahan 2026.
DPRD juga meminta pemerintah menyelesaikan pekerjaan yang masih berjalan agar tidak menyisakan kewajiban pada tahun anggaran berikutnya.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Timur menyampaikan permintaan itu melalui laporan Muallani dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I Rapat IV Tahun Persidangan 2026/2027, Rabu, 30 September 2026.
Rapat tersebut sekaligus mengakhiri pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
DPRD bersama Pemkab Lotim kemudian menyepakati Raperda tersebut menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Banggar meminta Pemkab Lotim mengambil langkah strategis untuk mengejar target pendapatan dan belanja daerah.
“Banggar mengingatkan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah strategis mempercepat realisasi pendapatan maupun belanja daerah yang sudah ditargetkan,” kata Muallani, Rabu sore, 30 September 2026.
DPRD juga meminta pemerintah mengejar penyelesaian pekerjaan yang masih berjalan. Langkah itu penting agar pekerjaan tersebut tidak menambah kewajiban pemerintah pada tahun anggaran berikutnya.
Selain mengejar realisasi anggaran, DPRD mendorong Pemkab Lotim memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap program organisasi perangkat daerah (OPD).
Banggar menilai, pengawasan yang kuat dapat mencegah OPD menyisakan anggaran yang tidak terserap secara optimal.
Soroti Layanan Kesehatan
DPRD turut menyoroti layanan kesehatan, terutama rumah sakit umum daerah. Banggar meminta pemerintah membenahi sistem dan layanan rumah sakit karena Pemkab Lotim telah mengeluarkan anggaran besar untuk BPJS Kesehatan.
“Disamping itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembenahan sistem dan layanan kesehatan khususnya di rumah sakit umum daerah, mengingat Pemda telah mengeluarkan anggaran besar untuk BPJS Kesehatan,” ujar Muallani.
Banggar mencatat struktur APBD Perubahan 2026 secara substansi masih sama dengan dokumen yang pemerintah ajukan.
Namun, pemerintah melakukan sejumlah penyesuaian pada belanja untuk mendukung pelayanan masyarakat, terutama urusan wajib pemerintahan.
Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin mengapresiasi kerja keras Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pimpinan dan anggota DPRD, serta Banggar selama pembahasan APBD Perubahan 2026.
Haerul mengatakan, pemerintah akan memperhatikan masukan DPRD untuk memperbaiki pelayanan masyarakat dan menentukan prioritas pembangunan.
“Saran dan masukan dari pimpinan dan anggota DPRD akan menjadi perhatian dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta penentuan prioritas pembangunan,” kata Haerul.
Haerul berharap, perbaikan kinerja dan penentuan prioritas pembangunan dapat membantu pemerintah mencapai visi dan misi daerah.
DPRD bersama Pemkab Lotim menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan 2026 pada Rabu,30 September 2026. Sesuai batas waktu yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. (*)
