Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB buka suara terkait kabar penghapusan usulan anggaran senilai Rp400 miliar untuk revitalisasi Gedung Olahraga (GOR) 17 Desember Turide, Mataram.
Pemprov NTB menghormati mekanisme penganggaran di tingkat pusat. Serta, memandang dinamika ini sebagai perhatian dan dorongan konstruktif agar persiapan PON 2028 dilakukan lebih cepat, detail, dan serius. Termasuk, dalam memastikan kesiapan seluruh venue.
Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik menyampaikan, pembahasan terkait rencana revitalisasi GOR 17 Desember Turide, sebenarnya sudah berjalan di tingkat pusat.
Bahkan, pada Juli 2026 lalu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meninjau langsung keberadaan salah satu pusat olahraga di NTB tersebut. Dalam kunjungan itu, Kementerian PU mendorong rehabilitasi secara bertahap. Terutama memprioritaskan lintasan atletik dan penataan tribun untuk memenuhi standar PON.
“Kementerian PU juga menyiapkan Detail Engineering Design (DED) dan kebutuhan anggarannya,” kata Aka, sapaan Ahsanul Khalik, Rabu, 30 September 2026.
Optimis Masih Ada Peluang
Pemprov NTB tetap optimistis pemerintah pusat akan memberikan dukungan sumber daya dan pembiayaan untuk memastikan kesiapan seluruh venue PON 2028. Termasuk venue yang berada di NTB.
Aka mengatakan, perkembangan dukungan terhadap prasarana olahraga juga terlihat dalam pembahasan anggaran pemerintah pusat. Pada 24 September 2026, Komisi V DPR RI menyetujui pagu Kementerian PU untuk 2027 sebesar Rp114,59 triliun.
Dari jumlah tersebut, Rp32,57 triliun untuk Prasarana Strategis. Di dalamnya mencakup pembangunan dan rehabilitasi prasarana olahraga.
Namun, Aka menegaskan, angka tersebut bukan merupakan alokasi khusus untuk GOR Turide. Alokasi setiap kegiatan masih mengikuti proses penetapan program serta kesiapan pelaksanaan.
“Apabila terdapat perubahan atau penyesuaian terhadap suatu usulan dalam proses pembahasan APBN, kami melihatnya sebagai bagian dari mekanisme penganggaran pemerintah pusat,” katanya.
Pemprov NTB terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, Kementerian PU, Kementerian Pemuda dan Olahraga, DPR RI, KONI, serta kementerian dan lembaga terkait penyelenggaraan PON.
Harapannya, komunikasi, koordinasi, dan sinergi tersebut dapat memastikan dukungan pemerintah pusat terhadap kesiapan venue PON berjalan sesuai kebutuhan.
Sementara itu, dari sisi daerah, Pemprov NTB juga terus mematangkan kebutuhan teknis, perencanaan, dokumen pendukung, hingga readiness criteria. Langkah tersebut agar setiap dukungan dari pemerintah pusat dapat segera ditindaklanjuti.
Pemprov NTB menilai, persiapan PON 2028 bukan pekerjaan satu organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan kerja bersama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR RI, KONI, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Target kita jelas: sebelum PON 2028 berlangsung, GOR Turide dan seluruh venue yang digunakan di NTB harus siap, layak, aman dan nyaman bagi atlet serta seluruh kontingen,” tegas Aka. (Japriani)
