Mataram (NTBSatu) – DPRD NTB mendesak pemerintah memperbarui data desil penerima Bantuan Sosial (Bansos). Data yang tidak akurat berpotensi membuat bantuan meleset dari warga yang membutuhkan.
Sekretaris Komisi V DPRD NTB, Sitti Ari menilai, persoalan tersebut menjadi pekerjaan bersama pemerintah daerah. Menurutnya, Dinas Sosial perlu memastikan data penerima bantuan mencerminkan kondisi terbaru masyarakat.
“Iya ini PR kita bersama, data yang tidak valid membuat bantuan tidak tepat sasaran,” kata Sitti Ari kepada NTBSatu, Minggu, 30 Agustus 2026.
Ia meminta Dinas Sosial segera melakukan pemutakhiran data secara berkala. Pemerintah juga perlu membuka informasi terkait dasar penentuan desil penerima bantuan.
Sitti Ari mengaku menemukan persoalan tersebut ketika turun langsung menemui masyarakat. Sejumlah warga menyebut, pemerintah masih menggunakan data lama dalam penyaluran bantuan.
“Mereka bilang masih yang dulu-dulu. Malah sekarang lebih repot lagi,” ujar legislator dari fraksi PPP tersebut.
Menurut Sitti Ari, perubahan kondisi ekonomi masyarakat tidak selalu tercermin dalam data penerima. Akibatnya, warga yang seharusnya mendapat bantuan justru bisa terlewat.
Sebaliknya, warga yang kondisi ekonominya sudah berubah masih berpotensi tercatat sebagai penerima. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya verifikasi lapangan dalam pembaruan data.
DPRD Minta Data Desil Dibuka
Sitti Ari juga menyoroti aspek transparansi dalam pengelolaan data desil. Ia meminta pemerintah menjelaskan mekanisme penentuan serta perubahan status kesejahteraan masyarakat.
“Justru yang seharusnya dapat tidak mendapatkan bantuan. Mungkin butuh transparansi terkait data ini,” katanya.
Menurutnya, keterbukaan data dapat membantu masyarakat memahami alasan perubahan status desil. Transparansi juga dapat membuka ruang koreksi apabila terdapat kesalahan dalam pendataan.
Ia meminta, Dinas Sosial tidak hanya mengandalkan data lama dalam menentukan penerima bantuan. Pemerintah perlu menyesuaikan data dengan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Ketidaksesuaian Data di Sejumlah Daerah
Persoalan akurasi data desil juga muncul di sejumlah wilayah NTB. Di Lombok Barat, hasil verifikasi dan validasi menunjukkan ketidaksesuaian data kemiskinan.
Sekitar 36.000 Kartu Keluarga (KK) tercatat dalam Desil 1 berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Namun, hasil verifikasi menunjukkan, tidak seluruh keluarga tersebut memenuhi kriteria kemiskinan ekstrem.
Sekitar 5.000 KK bahkan dinilai tidak layak berada dalam kelompok tersebut. Temuan itu menunjukkan adanya jarak antara data administratif dan kondisi masyarakat.
Persoalan serupa muncul di Kota Mataram. Ribuan warga mengajukan sanggahan terkait status desil kesejahteraan mereka.
Di Lombok Timur, pemerintah juga menerima banyak pengaduan mengenai perubahan data perlindungan sosial. Warga menilai sejumlah keluarga mampu masuk desil rendah.
Pada saat yang sama, sebagian warga miskin justru masuk kelompok desil lebih tinggi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan penyaluran bantuan.
Data Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak NTB juga mencatat, sekitar 2.000 KK miskin ekstrem belum menerima bantuan sosial. Persoalan tersebut berkaitan dengan keterbatasan kuota dan kekeliruan administrasi.
DPRD NTB Dorong Pemutakhiran Data Desil
Sistem desil menggunakan pemeringkatan berbasis kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Perubahan kondisi keluarga dapat memengaruhi posisi mereka dalam pemeringkatan tersebut.
Keluarga dapat mengalami perubahan pendapatan, pekerjaan, kondisi kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga. Perubahan tersebut dapat membuat status kesejahteraan mereka ikut bergeser.
Selain itu, posisi desil bersifat relatif terhadap kondisi populasi. Perubahan kondisi kelompok masyarakat lain juga dapat memengaruhi peringkat sebuah keluarga.
Sitti Ari meminta proses tersebut berlangsung secepatnya, agar bantuan tidak kembali salah sasaran.
“Harapannya sesegera mungkin melakukan pemutakhiran data. Masyarakat yang benar-benar membutuhkan harus mendapatkan bantuan,” tutupnya. (*)
