Lombok Utara (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menyiapkan langkah untuk mengatasi gangguan suplai air bersih di kawasan Gili Trawangan dan sekitarnya. Gangguan tersebut berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta aktivitas pariwisata.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, pemerintah tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait untuk memastikan suplai air kembali berjalan. Pemerintah juga menyelesaikan persoalan regulasi dan hukum yang menjadi latar belakang terhentinya jaringan air bersih.
Gubernur menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi Gili Meno bersama Putri Mahkota Swedia Victoria Ingrid Alice Desiree, di Kabupaten Lombok Utara, Minggu, 6 September 2026.
Menurut Iqbal, persoalan suplai air tersebut tidak sederhana karena bersinggungan dengan aspek lingkungan dan proses hukum. Namun, kebutuhan air masyarakat dan keberlangsungan aktivitas di kawasan pariwisata tetap harus mendapat jalan keluar.
“Dua hari lalu saya sudah berbicara langsung dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan situasi kedaruratan ini. Suplai air harus tetap berjalan karena menyangkut kehidupan masyarakat, pelayanan publik, dan keberlangsungan sektor pariwisata,” ujarnya.
Pemprov NTB telah meminta ruang diskresi agar suplai air melalui jaringan yang ada dapat kembali berjalan untuk sementara waktu. Opsi tersebut menjadi solusi transisi sembari pihak terkait menempuh proses penyelesaian persoalan regulasi dan hukum sesuai ketentuan.
Ia mengatakan, Menteri Lingkungan Hidup telah menyampaikan komitmen untuk membantu mencarikan solusi. Pemprov NTB selanjutnya akan memformalkan langkah tersebut melalui koordinasi dan surat resmi antarlembaga.
“Kami akan segera mencarikan jalan keluarnya. Kami akan berkomunikasi dengan pihak swasta dan menyelesaikan berbagai persoalan regulasi yang terkait untuk memastikan air bisa segera mengalir kembali,” katanya.
Pemulihan Air Bersih Jadi Prioritas
Pemprov NTB menargetkan jaringan air bersih dapat kembali beroperasi dalam satu hingga dua hari ke depan sebagai langkah awal memenuhi kebutuhan masyarakat dan aktivitas pariwisata di kawasan terdampak.
Sambil menunggu solusi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara telah melakukan dropping air untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan wisatawan.
Gubernur juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, pelaku usaha pariwisata, dan wisatawan yang terdampak gangguan suplai air bersih.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat, pelaku pariwisata, dan para wisatawan yang terganggu. Pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
Menurut Iqbal, mengalirkan kembali jaringan air yang sudah tersedia merupakan pilihan paling memungkinkan untuk jangka pendek. Namun, langkah tersebut harus ditempatkan sebagai solusi sementara sambil pemerintah bersama seluruh pihak menyiapkan penyelesaian yang lebih permanen.
Persoalan air bersih di kawasan Gili, lanjutnya, harus diselesaikan dengan mempertemukan dua kepentingan sekaligus. Pertama, menjamin kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan pariwisata. Kedua, memastikan seluruh pengelolaan sumber daya air berjalan sesuai ketentuan lingkungan dan hukum.
Pemprov NTB memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemkab Lombok Utara, pihak swasta, dan pemangku kepentingan lainnya terus dilakukan agar pelayanan air bersih dapat segera dipulihkan.
Bagi NTB, memastikan air kembali mengalir bukan hanya soal menjaga aktivitas pariwisata, tetapi terutama memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Solusi jangka pendek harus segera berjalan, sementara penyelesaian permanen harus dibangun di atas kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat. (*)
