Lombok Barat (NTBSatu) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Lombok Barat (Lobar) 2026, mengarahkan belanja pada kebutuhan masyarakat yang mendesak.
Arah tersebut muncul setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lobar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mencapai kesepakatan pada Senin, 28 September 2026.
Kedua pihak sebelumnya sempat menunda pembahasan APBD Perubahan selama beberapa hari. Namun, kesepakatan puncak sebelum paripurna terlaksana dalam rapat tertutup hari ini.
Ketua Komisi III DPRD Lobar, Fauzi mengatakan, pembahasan kini telah menemukan titik temu. Terutama dalam arah rancangan pendapatan dan belanja daerah.
“Hari ini kita rapat TAPD dengan Banggar, Alhamdulillah sudah ada titik temu terkait dengan pendapatan dan belanja daerah,” kata Fauzi, Senin, 28 September 2026.
Fauzi juga mengakui realisasi belanja Lobar masih rendah. Menurutnya, serapan anggaran saat ini masih berada di bawah 40 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan APBD Perubahan.
“Untuk realisasi belanja kita yang masih rendah, itu memang tidak bisa dipungkiri. Seberapa anggaran kita itu rendah, masih kurang dari 40 persen,” ujar legislator dari fraksi PKB tersebut.
Fauzi juga mengatakan, pihaknya telah menyisir program yang tidak mungkin terlaksana tahun ini. Ia menyebut APBD Perubahan tidak memuat pekerjaan besar. Sebaliknya, DPRD mengarahkan anggaran pada program kecil dengan manfaat yang lebih merata.
“Yang ada program-program kecil yang pemerataan itu lebih diutamakan,” katanya.
Proyek Tender Besar Dihindari
Fauzi mengatakan, DPRD menghindari proyek tender dalam APBD Perubahan. Menurutnya, proyek tender menjadi salah satu penyumbang terbesar Sisa Lebih Perhitungan Anggara (SiLPA). Karena itu, DPRD memilih program yang dapat pemerintah kerjakan lebih cepat.
“Proyek-proyek yang tender itu kami hindari karena itu penyumbang terbesar dari SiLPA,” ujar Fauzi.
Selanjutnya, DPRD mengarahkan perhatian pada masyarakat yang menghadapi kondisi mendesak. Fauzi mencontohkan persoalan kekeringan yang kini melanda sejumlah wilayah Batulayar. Ia mengatakan, APBD Perubahan akan mengalokasikan sebagian anggaran untuk menangani persoalan tersebut.
“Khususnya menganggarkan masyarakat-masyarakat yang betul-betul terdampak seperti hari ini kita tahu sendiri di daerah Batu Layar itu kekeringan,” katanya.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD juga membahas penggunaan SiLPA. Fauzi menyebut, SiLPA awal mencapai sekitar Rp337 miliar. Namun, sebagian besar dana tersebut sudah masuk dalam APBD Murni.
“SiLPA yang belum terakomodir kemarin itu di angka Rp47 Miliar dari angka Rp337 Milliar,” kata Fauzi.
Pemkab Sebut OPD Lebih Hati-hati
Penjabat Sekretaris Daerah Lobar, Saeful Ahkam mengatakan, rendahnya serapan berkaitan dengan kehati-hatian Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, OPD lebih berhati-hati setelah kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan Bupati nonaktif Lobar Lalu Ahmad Zaini.
“Kalau realisasi anggaran yang rendah itu karena kehati-hatian sebenarnya, teman-teman di OPD sangat hati-hati setelah kasus OTT KPK LAZ itu,” kata Ahkam, Senin, 28 September 2026.
Namun, Pemkab kini memanfaatkan pembahasan APBD Perubahan untuk mempercepat realisasi anggaran. “Yang kedua, mumpung ada pembahasan APBD- P, sehingga kita konsentrasi ke APBD-P,” ujarnya.
Saeful mengatakan TAPD juga terus menyinkronkan kebutuhan anggaran setiap OPD. Karena itu, Pemkab masih membuka pembahasan jika ada OPD yang membutuhkan tambahan anggaran.
“Jadi insya Allah, kalaupun ada OPD yang membutuhkan anggaran lebih, kami masih terbuka dengan DPRD untuk membahas,” katanya.
Pembahasan tersebut masih dapat berlangsung hingga Senin malam atau sebelum paripurna Selasa pagi besok. (*)
