Lombok Tengah (NTBSatu) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB menyoroti tekanan terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Direktur FITRA NTB, Ramli Ernanda mengatakan, kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi pihak yang paling terdampak akibat berkurangnya alokasi anggaran di sektor-sektor tersebut.
“Kalau kita runut, kelompok yang paling terdampak adalah kelompok rentan. Anak-anak misalnya, terkait akses pendidikan yang berkualitas dan ruang sekolah yang aman. Belum lagi perempuan hamil, lansia, dan teman-teman disabilitas yang terdampak karena kondisi infrastruktur yang belum memadai,” ujarnya kepada NTBSatu, kemarin.
Menurutnya, daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Karena itu, kebijakan efisiensi yang mengurangi transfer ke daerah, langsung memengaruhi kemampuan pemerintah daerah menyediakan layanan publik.
Ramli menyebut penurunan dana transfer terjadi cukup signifikan. Pada tingkat provinsi, alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) bidang pendidikan dan kesehatan mengalami penurunan tajam, sementara dukungan untuk infrastruktur juga menyusut.
“Ketergantungan kita terhadap dana transfer sangat besar. Ketika transfer dipangkas, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang paling merasakan dampaknya,” ujarnya.
Infrastruktur jadi Terganggu
FITRA NTB juga menyoroti kondisi Kabupaten Lombok Tengah yang masih menghadapi berbagai persoalan infrastruktur. Menurut Ramli, alokasi belanja jalan di daerah tersebut masih relatif kecil dibanding kebutuhan yang ada.
Menurutnya, jalan rusak masih ditemukan di wilayah utara maupun selatan Lombok Tengah. Padahal, daerah ini merupakan kawasan strategis pariwisata nasional yang semestinya mendapat dukungan infrastruktur lebih besar dari pemerintah pusat.
“Lombok Tengah memiliki kawasan prioritas pariwisata nasional. Seharusnya dukungan pusat terhadap pembangunan infrastruktur juga lebih besar,” katanya.
Analisis APBD Lombok Tengah
Dalam laporan awal analisis APBD Lombok Tengah 2026, FITRA NTB mencatat pendapatan daerah turun 14,1 persen ketimbang tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama karena berkurangnya pendapatan transfer sebesar 17,1 persen atau sekitar Rp399,4 miliar.
Pada saat yang sama, total belanja daerah juga mengalami kontraksi 11,8 persen. Belanja modal yang berkaitan dengan pembangunan fisik tercatat mengalami penurunan paling tajam hingga 66,5 persen.
Ramli menilai, istilah efisiensi kurang tepat apabila pengurangan anggaran justru terjadi pada sektor-sektor yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau konsep efisiensi itu mengalihkan anggaran dari yang tidak penting ke yang penting. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pemangkasan pada layanan dasar,” tegasnya. (*)
