Mataram (NTBSatu) – Setelah mutasi besar-besaran pada 20 Februari 2026 lalu, sejumlah jabatan eselon III dan IV lingkup Pemprov NTB masih ada yang kosong.
Pada Februari 2026 lalu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, melantik sebanyak 392 pejabat lingkup Pemprov NTB. Rinciannya 147 pejabat eselon III dan sebanyak 245 eselon IV.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Tri Budiprayitno menyampaikan, saat ini setidaknya masih ada tujuh jabatan lowong. Di antaranya: tiga jabatan eselon III dan empat jabatan eselon IV.
“Belum lagi per 1 Juni nanti ada pejabat eselon III memasuki usia pensiun. Jadi bertambah jumlahnya,” kata Yiyit, sapaan Kepala BKD NTB, kemarin.
Sementara untuk jabatan eselon II, hampir sudah terisi semua. Tinggal jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Diisi Pelakasana Tugas (Plt), setelah wafatnya dr. Lalu Herman Mahaputra beberapa waktu lalu. Merupakan pejabat definitif Kepala Bependa NTB.
Namun di samping itu, kata Yiyit, dalam waktu dekat sejumlah pejabat eselon II akan memasuki usia pensiun. Sehingga ke depan, jumlah pejabat eselon II yang kosong bertambah.
“Per Desember 2026, ada satu Kepala Biro pensiun. Kemudian, 1 Januari 2027, ada tiga eselon II pensiun. Serta, 1 April 2027 ada satu lagi pensiun,” katanya.
Adapun pejabat eselon II yang akan pensiun tahun ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan Dukcapil (DPMPD Dukcapil) NTB, Lalu Hamdi; Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Ashari; Asisten II Setda NTB, Lalu Moh. Faozal; dan Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ahmadi.
Pengisian jabatan kosong khusus pejabat eselon III dan IV, menunggu pertimbangan tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Apakah menggunakan skema rotasi, perpindahan, atau promosi.
Sementara untuk jabatan eselon II, lanjut Yiyit, berharap bisa menggunakan skema manajemen talenta. Namun, rekomendasi itu belum mendapat persetujuan pusat.
“Tapi kalau belum maka kita tunggu petunjuk pimpinan. Mudah-mudahan tahun ini bisa mendapat rekomendasi manajemen talenta,” harapnya.
Saat ini, pihaknya juga tengah melakukan peremajaan data ASN. Untuk antisipasi jika sewaktu-waktu, rekomendasi manajemen talenta keluar.
“Kami juga sudah menyampaikan kepada seluruh perangkat daerah untuk memastikan seluruh pegawaianya meng-update data kepegawaiannya di myASN sehingga mereka lengkap datanya,” ungkapnya.
Menunggu Keputusan Gubernur
Mantan Kasat Pol PP NTB ini menegaskan, untuk pengisian jabatan kosong, skemanya belum ditentukan. Opsi menggunakan seleksi terbuka, belum menjadi pilihan. Dalam hal ini, Pemprov NTB masih berharap rekomendasi manajemen talente segera keluar.
“Polanya (pengisian) bisa menggunakan pergeseran, bisa juga pengisian baru dengan seleksi terbuka. Namun, kita upayakan secepat mungkin mendapat rekomendasi manajemen talenta, mudah-mudahan. Biar tinggal diisi,” ungkapnya.
Manajemen talenta merupakan pendekatan strategis untuk menarik, mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan karyawan berpotensi tinggi guna mencapai tujuan organisasi.
Ia menjelaskan, penggunaan skema seleksi terbuka dalam memilih pejabat akan memakan waktu yang cukup panjang. Sebab, ada beberapa tahapan yang harus dilalui hingga mendapat persetujuan teknis (pertek) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kalau perintahnya seleksi terbuka prosesnya akan panjang. Mudah-mudahan kita bisa menyegerakan manajemen talenta,” katanya. (*)
