Mataram (NTBSatu) – Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB, memaparkan perencanaan gedung baru DPRD Provinsi NTB setinggi lima lantai lengkap dengan basement, ruang rapat paripurna, dan ruang aspirasi sebagai pengganti gedung yang terbakar saat insiden demonstrasi pada Agustus 2025 lalu.
Kepala BPBPK NTB, Dades Prinandes mengatakan, tim perencana menyerahkan pemilihan alternatif desain kepada DPRD Provinsi NTB dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sebagai user.
“Kami menyerahkan pemilihan alternatif kepada user, terutama DPRD dan Pemprov NTB. Kami siap menindaklanjuti desain yang mereka pilih,” kata Dades kepada wartawan, Rabu, 22 Juli 2026.
Dades menjelaskan, alternatif desain mengusung transformasi bentuk lumbung sebagai representasi budaya Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Konsep itu menjadi identitas arsitektur gedung baru DPRD Provinsi NTB.
“Konsep ini menggunakan transformasi lumbung yang mewakili budaya Lombok dan Sumbawa. Gambaran desainnya kurang lebih seperti itu,” jelasnya.
Ia mengatakan, gedung baru tersebut akan berdiri lima lantai lengkap dengan ruang rapat paripurna serta basement untuk area parkir.
Tim perencana juga menggeser posisi bangunan 20 meter ke belakang agar tersedia plasa yang memperkuat estetika kawasan.
Selain itu, Dades mengatakan tim perencana masih membahas usulan penambahan ruang aspirasi. Fasilitas itu akan memfasilitasi masyarakat yang menyampaikan pendapat melalui aksi demonstrasi di lingkungan DPRD Provinsi NTB.
“Semangatnya menyediakan fasilitas bagi masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Bentuk dan kebutuhannya masih kami lihat lagi,” katanya.
Dades mengatakan, pihaknya kini tengah menyelesaikan penyusunan Detail Engineering Design (DED) yang telah mencapai sekitar setengah proses.
Tim menargetkan penyusunan dokumen perencanaan selesai pada September atau Oktober 2026.
“Kami menargetkan DED selesai pada September atau Oktober. Saat ini prosesnya sudah mencapai sekitar setengah penyelesaian,” ujarnya.
Gelar Lelang Dini
Ia menyebut, Pemerintah akan menggelar lelang dini setelah tim menyelesaikan DED. Pemerintah akan melaksanakan tender pekerjaan tahun 2027 pada akhir 2026 agar kontrak dapat berlangsung sejak awal tahun.
“Lelang dini berlangsung pada tahun anggaran sebelumnya. Jadi pekerjaan 2027 kami lelang pada 2026 agar awal tahun bisa langsung berkontrak,” ucapnya.
Dades optimistis kontraktor mampu menyelesaikan pembangunan dalam waktu sekitar 11 bulan tanpa mengurangi kualitas bangunan.
Menurutnya, karakter gedung tersebut masih memungkinkan penyelesaian sesuai target waktu yang pemerintah susun.
Ia juga mengatakan tim belum menghitung kebutuhan anggaran secara final karena penyusunan DED masih berlangsung. Usulan awal dari Pemprov NTB mencapai sekitar Rp200 miliar.
Namun untuk skema pendanaan apakah keseluruhan menggunakan APBN, Dades mengatakan saat ini pemerintah pusat dan Pemprov NTB masih membahas skema tersebut.
Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus memastikan pemerintah pusat akan membangun kembali Gedung DPRD Provinsi NTB yang rusak akibat insiden demonstrasi pada Agustus 2025.
Pemerintah pusat juga berkomitmen membiayai proyek tersebut melalui APBN setelah tim menyelesaikan DED.
Lasarus meminta jajaran teknis mempercepat seluruh tahapan pembangunan melalui mekanisme lelang dini.
Langkah itu memungkinkan pemerintah menandatangani kontrak pada awal 2027 sehingga pekerjaan konstruksi dapat segera berjalan. (*)
