Mataram (NTBSatu) – Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami kontraksi dua kali lipat: minus 1,47 persen secara tahunan (y-on-y) dan minus 2,32 persen secara kuartalan (q-to-q) pada Triwulan I 2025.
Pada kuartal I ini, kontraksi pertumbuhan ekonomi NTB sebagian besar disebabkan mandeknya ekspor tambang. Sektor ini biasanya menyumbang lebih dari 20 persen terhadap ekonomi NTB, tapi pada awal 2025 ekspornya nihil.
Data tersebut menunjukkan, kondisi ekonomi NTB berada di titik rawan. Jika kuartal berikutnya kembali minus, NTB secara teknikal akan masuk ke dalam resesi.
Kondisi ekonomi lesu mendapat sorotan Anggota Komisi II DPRD Provinsi NTB, Abdul Rauf. Menurutnya, capaian ini sebagai cermin lemahnya penguasaan Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap potensi ekonomi yang dimiliki NTB.
Padahal, kata Politisi Partai Demokrat ini, selain mengandalkan pendapatan daerah dari sektor tambang, pemerintah juga bisa memanfaatkan sektor-sektor lainnya.
Di mana, NTB sebenarnya kaya akan produksi jagung, bawang merah, tembakau, hasil laut, dan ternak.
“Tapi karena tidak ada pengolahan dan industri di dalam daerah, kita hanya jadi penyedia bahan mentah untuk daerah lain. Ini yang membuat ekonomi kita stagnan bahkan menurun,” kata Rauf, Selasa, 27 Mei 2025.
Ia menegaskan, kondisi yang sekarang mengharuskan adanya pergeseran arah pembangunan ekonomi dari berbasis ekstraksi menjadi berbasis pengolahan.
Pasalnya, ketergantungan NTB terhadap sektor tambang tanpa penopang yang kuat dari sektor pengolahan dan hilirisasi menyebabkan struktur ekonomi daerah sangat rentan.
“Karena itu, saya komitmen mendorong program hilirisasi dan industrialisasi komoditas unggulan di NTB sebagai langkah strategis untuk membangkitkan ekonomi rakyat,” ungkapnya.
Hilirisasi, ujar Rauf, harusnya bukan hanya sekadar wacana. Namun harus jadi gerakan nyata.
“Kita perlu membangun pabrik pakan, sentra pengolahan tembakau, dan industri bawang goreng atau olahan lainnya langsung di sentra produksi. Ini akan menciptakan lapangan kerja, stabilkan harga, dan menjaga nilai tambah tetap di NTB,” tegasnya.
Dalam hal ini, Rauf menawarkan solusi konkret untuk pertumbuhan ekonomi NTB yang bisa langsung dikerjakan oleh pemerintah, yaitu berbasis pada potensi lokal, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
Berikut beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan:
1. Hilirisasi dan Industrialisasi Komoditas Unggulan
Rauf menyarankan untuk membangun pabrik pengolahan jagung, tembakau, dan kelapa di Pulau Sumbawa. Kemudian, mengembangkan industri olahan mutiara, garam, dan rumput laut di Pulau Lombok.
“Juga, perkuat UMKM pengolahan hasil tambang (misalnya dari tambang rakyat) secara legal,” ujarnya.
2. Revitalisasi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
Dalam hal ini, pemerintah memberikan subsidi benih unggul dan alat mesin pertanian (alsintan). Bangun sentra pakan ternak di Dompu dan Bima untuk mendukung peternak sapi.
“Bangun cold storage dan tempat pelelangan ikan (TPI) modern di pelabuhan-pelabuhan kecil,” beberny
3. Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas
Kembangkan desa wisata halal dan budaya, seperti di Lombok Tengah dan Bima. Berikan pelatihan hospitality untuk pemuda lokal dan bantuan usaha homestay.
Serta, Buat event tahunan berskala nasional (misalnya Festival Tambora dan Sumbawa Trail Adventure) untuk mendongkrak kunjungan.
4. Pembangunan Infrastruktur Pendukung Ekonomi
Pemerintah bisa mempercepat jalan-jalan penghubung kawasan industri, pertanian dan pelabuhan.
Kemudian, bisa juga mengembangkan pelabuhan Bima dan Kayangan jadi hub logistik antar-pulau. Serta, Bangun rest area dan pasar desa modern di jalur wisata dan perdagangan.
5. Digitalisasi UMKM dan Ekonomi Kreatif
Misalnya, fasilitasi pelatihan e-commerce, branding, dan manajemen keuangan untuk UMKM.
Kemudian, Rauf juga menyarankan untum membentuk NTB Creative Hub untuk produk lokal (fashion tenun, kuliner, seni). Serta, mendorong marketplace lokal berbasis koperasi digital.
6. Reformasi Pendidikan dan Ketenagakerjaan
Langkah konkretnya adalah mengembangkan SMK berbasis potensi daerah (maritim, pertanian, industri). Kemudian bentuk BLK (balai latihan kerja) kabupaten/kota yang fokus ke skill industri 4.0.
“Magang industri dengan perusahaan nasional di sektor pertambangan dan pariwisata, juga bisa menjadi solusi,” pungkasnya. (*)
