Bima (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima harus menghadapi ujian berat di sektor pembangunan infrastruktur pada tahun 2026 ini. Kebijakan penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat memaksa daerah kehilangan potensi anggaran belanja fisik dalam jumlah yang sangat signifikan.
Wakil Bupati Bima, Irfan Zubaidy mengungkapkan, pengurangan alokasi dana tersebut menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan proyek-proyek fasilitas publik di lapangan.
“Kalau infrastruktur, ini masalah buat kita. Karena dana transfer daerah kita tahun ini berkurang sekitar Rp300 miliar,” ungkap Irfan.
Penurunan kapasitas fiskal ini secara otomatis berdampak langsung pada volume pengerjaan infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya.
“Artinya, volume pembangunan fisik kita tuh berkurang 300 miliar,” tambahnya.
Sisir Ulang Kegiatan Fisik Daerah
Menyikapi ruang fiskal yang kian menyusut, Pemkab Bima bergerak cepat dengan melakukan penyisiran ulang terhadap seluruh agenda belanja modal.
Irfan menjelaskan, pemerintah daerah terpaksa mengambil langkah tidak populer dengan memilah dan memotong berbagai program kerja yang tidak masuk dalam kategori prioritas mendesak.
Langkah efisiensi ini diambil agar roda pemerintahan dan pelayanan publik dasar tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan dana. Pemerintah daerah kini harus memutar otak agar pemangkasan ini tidak sampai mengorbankan kepentingan vital masyarakat luas.
“Ini kalau kita kurskan dalam bentuk kegiatan fisik, itu banyak sekali program-program yang harus kita potong,” ucap Irfan.
Optimis Lewat Jalur Diplomasi Anggaran
Kendati harus melakukan penyesuaian yang cukup ekstrem di internal birokrasi, Pemkab Bima menegaskan tidak akan menyerah pada keadaan.
Pemkab Bima mempersiapkan langkah-langkah taktis dan diplomasi anggaran ke tingkat pusat sebagai solusi jangka pendek.
Irfan menyatakan pihaknya terus membangun komunikasi yang intensif dan menaruh kepercayaan penuh kepada pemerintah pusat.
Pemkab Bima berencana mengajukan usulan kompensasi atau penambahan dana darurat guna menutup celah defisit anggaran pembangunan yang saat ini terjadi.
“Tapi kita tetap punya prasangka baik pada pemerintah pusat, bahwasanya nanti di bulan-bulan yang akan datang, ketika kami menyampaikan kekurangan dana kami cukup banyak sehingga pembangunan kita terhambat,” tuturnya optimis.
Dengan demikian, ia berharap Kementerian Keuangan dapat menambah dana transfer daerah untuk Kabupaten Bima.
“Kami berharap agar Kementerian Keuangan memberikan tambahan dana transfer daerah buat masyarakat Kabupaten Bima,” pungkas Irfan. (*)
