Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal buka-bukaan terkait proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB 2024.
Hal itu ia sampaikan saat meninjau langsung kondisi gedung kelas di SMAN 7 Mataram yang ambruk dan menyebabkan empat siswa terluka, Selasa, 19 Mei 2026.
Ia mengatakan, Pemerintah Pusat sebenarnya telah mengalokasikan anggaran pembangunan gedung baru dan revitalisasi sekolah sejak 2024.
Namun hingga kini, khususnya di SMAN 7 Mataram, proses pembelajaran masih menggunakan ruang kelas lama. Kondisi bangunannya sudah tua dan belum mendapat perbaikan selama hampir 20 tahun.
“Harusnya anak-anak ini sudah menggunakan kelas itu (baru) dari sejak tahun 2025,” ujar Iqbal.
Iqbal mengungkapkan, alasan siswa-siswa tersebut belum menggunakan kelas baru, lantaran proyek ini tersandung persoalan hukum. Sejumlah ruang kelasnya masih berstatus sebagai barang bukti.
“Itu sebabnya mereka menggunakan yang gedung kelas lama ini,” ucapnya.
Jadi Barang Bukti Proses Hukum
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki ini mengatakan, perbaikan sebagian bangunan bahkan telah selesai. Namun, sebanyak 16 ruang kelas masih berstatus barang bukti dalam proses hukum.
Di samping itu, ia juga menyoroti, lemahnya tata kelola proyek infrastruktur pendidikan yang menyebabkan banyak gedung baru tidak bisa sekolah manfaatkan.
“Ini kan 16 kelas nganggur karena tata kelolanya yang buruk. Tata kelola keuangan, tata kelola infrastruktur pendidikan sangat buruk,” katanya.
Menurut Iqbal, kasus serupa tidak hanya terjadi di SMAN 7 Mataram. Ia menyebut, terdapat puluhan sekolah di NTB dengan kondisi serupa. Yakni, pembangunan gedung baru selesai namun tidak dapat sekolah gunakan karena tersangkut persoalan hukum.
“Puluhan sekolah kondisinya seperti ini. Sudah punya gedung baru tidak bisa dipakai karena kasus hukum,” ungkapnya.
Untuk mencari solusi jangka pendek, Iqbal berencana berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi NTB. Tujuannya, agar ruang kelas yang masih berstatus barang bukti dapat pemerintah pinjam sementara untuk kegiatan belajar mengajar.
“Kalau bisa kita pinjam sementara untuk proses belajar mengajar biar bisa digunakan,” harapnya. .
Ia mengakui, persoalan kerusakan bangunan sekolah di NTB masih cukup besar. Sementara itu, kemampuan fiskal daerah terbatas sehingga perbaikan selama ini lebih banyak bertahap.
“Karena kondisi hampir seluruh kelas di se-NTB ini sebagian besar mengalami kerusakan yang sangat parah, anggaran dana itu tidak cukup juga,” katanya.
Pasca kejadian itu, Iqbal langsung meminta Dinas PUPRPKP NTB melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi bangunan sekolah di SMAN 7 Mataram maupun sekolah lain di NTB.
“Saya sudah minta ke Kadis PUPRPKP untuk mengecek kondisi bangunan yang ini maupun bangunan yang lainnya dan memastikan itu aman,” tutupnya. (*)
