Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, menyiapkan pembangunan jalan bypass logistik Port–to–Port yang menghubungkan Pelabuhan Lembar hingga Kayangan, Lombok Timur. Jalur tersebut diproyeksikan menjadi solusi untuk mengurai kepadatan kendaraan di jalur utama Pulau Lombok
Kepala Dinas PUPRPKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya menjelaskan, konsep pembangunan bypass itu berbeda dengan jalur menuju pusat kota. Pemerintah merancang koridor khusus antar pelabuhan, agar arus logistik tidak lagi menumpuk di jalan nasional yang selama ini padat kendaraan besar.
“Kali ini tujuannya memang dari pelabuhan ke pelabuhan. Kalau pelabuhan ke kota nanti jadinya beda lagi. Crowded-nya kita kan dari selepas Lembar sampai Pringgabaya,” ujarnya kepada wartawan, Selasa, 19 Mei 2026.
Ia mengatakan, kendaraan logistik dari NTT dan NTB menuju Jawa maupun Bali selama ini menumpuk di jalur utama Lombok. Kondisi itu membuat waktu tempuh semakin panjang, bahkan perjalanan menuju Pringgabaya bisa mencapai tiga jam.
“Tonase besar-besar ini selalu numpuk di jalur yang itu. Sekarang ke Pringgabaya saja bisa tiga jam,” katanya.
Menurutnya, pemerintah tidak sepenuhnya membangun jalur baru. Pemerintah juga menyesuaikan sejumlah ruas jalan existing untuk mendukung bypass logistik tersebut.
Ia menegaskan, bypass itu tidak hanya melayani truk logistik menuju pelabuhan. Masyarakat umum juga bisa menggunakan ruas tersebut, terutama pengguna jalan yang menuju wilayah Selatan Lombok.
“Bukan hanya kendaraan yang mau ke pelabuhan saja. Masyarakat juga bisa menggunakan kalau arahnya memang searah ke Selatan,” jelasnya.
Siapkan AMDAL dan DED
Saat ini, Pemprov NTB tengah menyiapkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Detailed Engineering Design (DED). Pemprov menargetkan, seluruh dokumen rampung tahun ini sebelum mengusulkan pembangunan ke Pemerintah Pusat.
“Targetnya tahun ini dokumen lingkungan dan DED selesai, baru nanti kami usulkan ke pusat. Konstruksinya nanti pusat yang menangani,” ujarnya.
Ia memastikan, proyek bypass Lembar – Kayangan tersebut menggunakan pendanaan APBN murni, bukan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Di sisi lain, situasi ekonomi global ikut memengaruhi proyeksi pembangunan proyek tersebut. Kenaikan nilai dolar dan dampak perang internasional, berpotensi memicu kenaikan biaya konstruksi hingga keterlambatan pelaksanaan proyek.
“Kalau kondisi sekarang tidak membaik karena perang, bisa jadi molor. Semua kan pengaruh, BBM naik, biaya angkut naik,” katanya.
Terkait pemilihan jalur Selatan, ia mengakui, Pemprov mempertimbangkan efisiensi biaya pembebasan lahan. Namun, pertimbangan utama tetap pada efektivitas jalur logistik agar kendaraan besar tidak kembali menumpuk di pusat kota.
“Pertimbangannya banyak, supaya murah, supaya tidak terlalu banyak menambah biaya. Tujuannya memang koridor dari pelabuhan ke pelabuhan,” jelasnya.
Ia menambahkan, nantinya kendaraan logistik bertonase besar akan melewati bypass Lembar – Kayangan melalui rekayasa lalu lintas. Langkah itu diharapkan membuat arus kendaraan di jalur utama Lombok menjadi lebih lancar.
“Kalau kendaraan dari pelabuhan ke pelabuhan akan kami arahkan ke situ. Rekayasa lalu lintasnya kami tarik ke sana supaya jangan menumpuk lagi di jalur yang sekarang,” tambahnya. (*)
