Oleh: Iwan Harsono – Dosen Pascasarjana Universitas Mataram, Alumni University of New England Armidale Australia
Pada 1987, ketika saya pertama kali mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berada dalam fase pembangunan yang sangat mendasar. Infrastruktur terbatas, konektivitas antardaerah belum memadai, dan struktur ekonomi bertumpu pada pertanian tradisional serta komoditas primer.
Di ruang-ruang kuliah sederhana saat itu, saya sering mengajak mahasiswa berdiskusi tentang satu pertanyaan besar: kapan NTB mampu keluar dari ketergantungan pada sektor primer dan memiliki struktur ekonomi yang lebih kokoh?
Kini 39 tahun berlalu, pertanyaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Benar, banyak kemajuan telah NTB capai.Jalan raya membaik, pelabuhan dan bandara berkembang, kawasan pariwisata kelas dunia terbangun seperti Kawasan Mandalika, namun rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Februari 2026 memberi Ntb cermin yang jujur. Satu cermin untuk melihat keseluruhan arah rencana pembangunannya ke depan.
BPS meliris ekonomi NTB sepanjang 2025 tumbuh hanya 3,22 persen. Jauh di bawah komitmen pemerintah Daerah yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2025-2029 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 2025 di NTB sebesari 6 persen.
Pertumbuhan 3,22 persen menempatkan NTB pada peringkat ke-36 dari 38 provinsi, hanya sedikit lebih baik dari Aceh dan Papua Barat. Dibandingkan tetangganya seperti Bali dan NTT, pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang 2025 jauh tertinggal. Kedua provinsi itu masih bisa tumbuh di atas 5 persen.
Apa yang terjadi di NTB? Mengapa daerah yang menyimpan potensi begitu besar untuk tumbuh ekonominya, dalam prakteknya hanya tumbuh ala kadarnya begitu? Dan ini bukan kasus satu tahun pertumbuhan, tetapi jika kita lihat data dalam rentang 10 tahun terakhir, akan terlihat dengan nyata pertumbuhan ekonomi NTB bisa dikatakan stagnan dan berdiri di atas pondasi yang tidak kokoh untuk tidak mengatakan rapuh.
