Muhasabah Kebijakan
Muhasabah dalam bahasa agama berarti mengoreksi satu kesalahan sendiri secara total untuk kemudian memperbaikinya juga secara total. Bukan tambal sulam atau angin-anginan. Muhasabah kebijakan yang saya maksud dalam tulisan Ini adalah refleksi institusional. Saya mulai dengan sejumlah pertanyaan mendasar: Apakah APBD telah diarahkan untuk memperkuat sektor produktif? Apakah belanja modal cukup mendorong pembangunan infrastruktur ekonomi? Apakah hilirisasi benar-benar diprioritaskan? Apakah pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja telah selaras dengan kebutuhan industri?
Selama hampir empat dekade mengajar ekonomi pembangunan regional, saya belajar bahwa keberhasilan tidak lahir dari kebijakan yang reaktif, tetapi dari konsistensi jangka panjang. Pertumbuhan berkualitas membutuhkan fondasi: industri yang kuat, tenaga kerja terampil, dan kebijakan fiskal yang produktif.
Peringkat ke-36 bukanlah label permanen, tetapi ia cukup untuk menjadi alarm. Ia menandakan bahwa struktur ekonomi NTB belum sepenuhnya resilien. Jika pemerintah di NTB mulai dari provinsi hingga kabupaten kotanya, tidak memperkuat pondasi ekonominya secara struktural, ketertinggalan relatif bisa semakin melebar.
Generasi muda NTB hari ini lebih terdidik dibanding generasi saya dahulu. Mereka menguasai teknologi, memiliki wawasan global, dan bercita-cita tinggi. Mereka membutuhkan ekonomi yang mampu menyediakan pekerjaan berkualitas dan peluang usaha yang berkelanjutan. Jika pertumbuhan tertahan di bawah rata-rata nasional dan jauh dari target RPJMD, maka ruang bagi generasi muda itu ikut menyempit.
