Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, terus memantau kondisi warganya yang berada di wilayah Timur Tengah. Pengawasan ini menyusul konflik Iran dan Amerika Serikat koalisi Israel.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal memastikan, kondisi warga NTB yang berada di sejumlah negara Timur Tengah masih dalam pemantauan perwakilan Indonesia di luar negeri. Hal ini setelah ia berkomunikasi dengan para duta besar Indonesia yang bertugas di kawasan tersebut.
Berdasarkan informasi dari para duta besar, hampir di seluruh negara Teluk terdapat warga NTB yang tinggal maupun bekerja di sana. Termasuk di Iran, terdapat 10 warga asal NTB.
Data mengenai keberadaan mereka, kata Iqbal, juga telah disampaikan kepada perwakilan diplomatik Indonesia untuk ditangani dan dipantau lebih lanjut. “Berdasarkan komunikasi saya dengan para duta besar, hampir di semua negara Teluk itu ada warga NTB di situ, berdasarkan data mereka,” ujarnya, Jumat, 6 Maret 2026.
Pemerintah daerah juga telah menitipkan penanganan dan perlindungan warga tersebut kepada perwakilan Indonesia di luar negeri. Khususnya, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di masing-masing negara.
Jalankan Rencana Kontinjensi
Dari informasi yang dihimpun, seluruh KBRI di kawasan tersebut telah menjalankan rencana kontinjensi untuk perlindungan warga negara Indonesia apabila terjadi konflik atau situasi darurat. “Rencana tersebut mencakup berbagai skenario penanganan yang telah dipersiapkan sebelumnya,” katanya.
Menurutnya, rencana kontinjensi itu mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan dalam berbagai kondisi. Mulai dari situasi normal, peningkatan kewaspadaan, hingga kemungkinan evakuasi warga negara.
“Sudah ditentukan dalam situasi seperti apa mereka harus berhenti bekerja, kapan harus berkumpul, dan dalam kondisi seperti apa harus melakukan evakuasi. Semua sudah ada parameternya,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah mengakui, pergerakan manusia yang dinamis terkadang membuat data tidak selalu sepenuhnya akurat. Seseorang bisa tercatat saat masuk ke suatu negara, tetapi tidak selalu terdata ketika berpindah atau keluar dari wilayah tersebut.
“Karena itu, kita minta masyarakat segera melapor. Apabila memiliki keluarga yang berada di luar negeri, namun belum tercatat dalam data perwakilan Indonesia,” ungkapnya.
Gubernur Iqbal juga mengimbau warga NTB untuk memanfaatkan hotline yang telah diumumkan sebelumnya melalui media, apabila memiliki informasi mengenai keluarga mereka di luar negeri.
“Dengan adanya koordinasi tersebut, penanganan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri sepenuhnya diserahkan kepada perwakilan Indonesia. Yang dinilai telah berpengalaman dalam menangani situasi darurat dan perlindungan warga negara di berbagai negara,” tutupnya. (*)
