Pemkab Lombok Tengah Tanggapi Kekosongan BBM dan Lonjakan Harga Gas Elpiji
Mataram (NTBSatu) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Tengah, buka suara terkait kekosongan stok BBM jenis Pertalite dan Pertamax di beberapa SPBU di Kota Praya, dan kabar melonjaknya harga gas elpiji 3 kilogram.
Kondisi ini langsung memicu kekhawatiran publik, setelah sejumlah titik pengisian bahan bakar, mengalami kekosongan stok selama beberapa hari terakhir.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Setiawan, mengatakan pasokan BBM ke SPBU, memang belum terdistribusi dengan normal.
“Sesuai informasi dari pihak Hiswana Migas, bahwa pasokan BBM ke SPBU belum normal sehingga BBM yang ada kita bagi merata ke semua SPBU,” katanya, pada NTBSatu, Senin, 20 April 2026.
Namun persoalan distribusi ini langsung berdampak pada operasional harian masyarakat, terutama di bagian Kota Praya. Sedikitnya 3 SPBU, yang mengalami kekosongan total pada stok Pertalite dan Pertamax.
Akibatnya, terjadi penumpukan kendaraan di SPBU lain yang masih memiliki stok. Kemudian antrean terjadi hingga mengular panjang ke bahu jalan.
Menurut Setiawan, saat ini pemerintah sedang berupaya melakukan normalisasi, sejalan dengan lokasi titik-titik SPBU krusial, yang kembali beroperasi.
“Ada SPBU yang tidak operasional karena tahap perbaikan. SPBU Kuta mulai Minggu kemarin sudah operasional, tinggal yang di Batujai yang belum,” lanjutnya.
Kondisi satu atau dua SPBU yang terhenti karena melakukan perbaikan, memaksa masyarakat mendatangi wilayah lain secara bersamaan.
Penumpukan volume kendaraan di SPBU yang tersisa, menyebabkan antrean panjang yang tidak bisa terhindarkan selama beberapa hari terakhir.
Pengawasan Harga Elpiji
Selain isu BBM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga menanggapi keluhan warga, tentang harga elpiji subsidi 3 kilogram, yang mengalami kenaikan tidak wajar.
Biasanya, harga gas elpiji 3 kilogram di tingkat konsumen, berkisar di angka Rp20.000 hingga Rp23 ribu. Namun saat ini, laporannya naik hingga Rp30 ribu.
Menanggapi hal tersebut, Lalu Setiawan menegaskan akan melakukan tindakan preventif di tingkat pangkalan.
Ia memastikan, permasalahan terkait gangguan harga, bukan karena masalah dari hulu, baik di tingkat agen, maupun SPBE.
“Kami sedang menyisir pangkalan untuk melakukan pengecekan stok dan harga jual. Karena dari SPBE dan agen tidak ada masalah,” ujarnya.
Dengan melakukan penyisiran, diharapkan bisa menekan potensi spekulasi harga, yang bisa merugikan masyarakat kecil, di tengah kondisi energi yang tidak stabil.
Terakhir, Kepala Disperindag Lombok Tengah, mengimbau masyarakat untuk tidak panik, sekaligus meminta pihak pangkalan, untuk mematuhi aturan harga yang berlaku.(Inda)
