Kuota BBM Subsidi Lombok Tengah Jebol, Disperindag Hentikan Layanan Barcode Baru
Lombok Tengah (NTBSatu) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lombok Tengah, mengambil langkah tegas dengan menghentikan penerbitan barcode baru bagi pengguna BBM bersubsidi untuk sementara waktu.
Pemerintah daerah mengambil langkah ini karena adanya fenomena panic buying masyarakat. Sehingga, memicu lonjakan permintaan yang signifikan hingga kuota yang tersedia berada dalam kondisi kritis.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Setiawan menjelaskan, alasan penghentian penggunaan barcode untuk sementara waktu.
“Khusus yang untuk Perindag saya stop. Kenapa? Ini kan sempat panic buying kemarin, terkait dengan BBM karena ada isunya kenaikan BBM itu,” ujarnya kepada NTBSatu, Sabtu, 11 April 2026.
Dugaannya, isu rencana kenaikan harga BBM bersubsidi pada awal April lalu sebagai penyebab utama terjadinya lonjakan permintaan. Meski sudah ada pengumuman resmi dari pemerintah tidak ada kenaikan harga, masyarakat sudah terlanjur was-was dan masih memadati SPBU hingga saat ini.
Beberapa SPBU strategis seperti di kawasan Kuta, Lombok Tengah, yang tidak beroperasi karena sedang dalam masa renovasi akibat terdampak banjir. Sehingga, semakin memperparah kondisi ini.
Akibatnya, beberapa SPBU di bagian Utara, seperti Bilebante, terjadi penumpukan antrean. Kondisi ini, membuat ketersediaan stok di tingkat penyalur menjadi tidak stabil.
“Ketika tidak beroperasi, maka masyarakat yang biasanya mengisi BBM di SPBU Kuta, dia ke Bilebante dan ke utara,” lanjutnya.
Selektivitas Layanan Barcode
Berdasarkan data penetapan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk tahun 2026, Kabupaten Lombok Tengah mendapat kuota yang mencukupi kebutuhan.
Alokasinya sebesar 24.449 Kiloliter (KL) untuk Minyak Solar dan 88.260 KL untuk Pertalite. Jumlah ini merupakan bagian dari total kuota NTB, yang mencapai 218.144 KL untuk Solar dan 500.606 KL untuk Pertalite.
Untuk menjaga sisa kuota tersebut cukup hingga akhir tahun, Disperindag Lombok Tengah menerapkan kebijakan selektif serta menghentikan sementara pendaftaran melalui portal XSTAR milik Pertamina.
“Saya stop sementara. Sampai kapan? Sampai nanti ini normal,” tegasnya.
Meski layanan di bawah Disperindag dihentikan, pemerintah memastikan, akses BBM subsidi untuk sektor produktif lainnya tetap terbuka melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis lainnya. Kebijakan ini dinilai sangat krusial agar roda ekonomi di sektor-sektor kunci tetap bergerak, meski pengawasan mulai diperketat.
Namun pembatasan ini hanya menyasar sektor perdagangan, yang rentan terhadap praktik pengeceran ilegal. Sedangkan, bagi para petani dan nelayan bisa mengajukan barcode melalui dinas terkait. (Inda)
