Beban Rp1,6 Miliar per Bulan, Layanan PJU Lombok Timur Baru Capai 64 Persen
Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, tengah menghadapi persoalan besar dalam menyeimbangkan beban anggaran daerah dengan pemenuhan infrastruktur dasar. Untuk membayar tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU), daerah harus mengeluarkan dana hingga Rp1,6 miliar setiap bulannya, meski cakupannya belum menjangkau seluruh wilayah secara ideal.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Safwan mengatakan, titik PJU baru mencapai 64,5 persen. “Titik PJU yang ada saat ini baru sekitar 64,5 persen dari total kebutuhan ideal yang mencapai 29.320 titik di seluruh Lombok Timur,” katanya kepada NTBSatu, Sabtu, 11 April 2026.
Adanya kesenjangan ini menjadi perhatian serius, mengingat panjangnya ruas jalan kabupaten yang harus dilayani. Saat ini, tercatat baru 18.903 titik lampu yang terpasang, yang berarti masih kurang 10.417 tiril lagi.
Tingginya angka tagihan bulanan hingga mencapai Rp1,6 miliar, ditengarai akibat metode penagihan yang sebagian besar masih menggunakan sistem kontrak daya. Dengan total belasan ribu titik yang ada, baru 4.203 titik atau sekitar 23 persen yang sudah terkonfirmasi menggunakan sistem meterisasi.
Secara finansial, sistem kontrak daya seringkali dinilai tidak efisien bagi daerah. Pembayaran bukan berdasarkan penggunaan riil, tetapi sesuai estimasi kapasitas.
“Besarnya tagihan lebih kepada sistem kontrak daya. Sedangkan, meterisasi relatif kecil karena tagihan dibayar sesuai dengan pemakaian riil di lapangan,” ujarnya.
Langkah Efisiensi
Sebagai upaya menekan kebocoran anggaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sudah mulai gencar melakukan transisi teknologi secara bertahap. Strategi kunci dengan mengganti lampu konvensional ke lampu Light Emitting Diode (LED).
Lampu LED dengan daya rata-rata 50 watt sudah mulai digunakan di hampir seluruh titik dengan menggunakan sistem meterisasi. Penggunaan lampu LED, dinilai mampu menekan beban pembayaran tanpa mengurangi kualitas pencahayaan di lapangan.
Safwan berharap, digitalisasi melalui meterisasi dan penggunaan lampu hemat energi dapat menjadi solusi jangka panjang. Ia juga berharap dengan terpangkasnya beban tagihan bulanan, bisa memiliki ruang fiskal lebih luas untuk menutupi 35,5 persen wilayah yang belum ada penerangan. (Inda)
