Bupati Lombok Timur Paparkan Strategi Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Ballroom Kantor Bupati, pada Kamis, 9 April 2026.
Pemkab Lombok Timur mulai menyusun fondasi strategis untuk mencapai titik awal kulminasi pembangunan pada tahun 2027, melalui penguatan iklim investasi dan nilai tambah sektor unggulan.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin mengatakan, langkah ini dilakukan dengan menekankan sinergi program daerah yang berkesinambungan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Program kita di kabupaten harus mengacu pada program provinsi yang juga mengacu pada program pusat. Menjemput program ke pusat menjadi penting,” katanya, Kamis, 9 April 2026.
Penyelarasan program ini menjadi krusial sebagai bentuk dukungan daerah terhadap agenda nasional, seperti Asta Cita. Contohnya dengan integrasi program strategis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan optimalisasi Koperasi Merah Putih.
Tren Positif Indikator Makro
Capaian indikator makro dengan hasil tran positif sepanjang tahun 2025, menjadi pendukung tercapainya target di 2027. Dari laporan Bappeda, angka kemiskinan Lombok Timur mengalami penurunan dari 14,51 persen menjadi 13,53 persen.
Dengan capaian ini, Lombok Timur berhasil menduduki urutan kedua terbaik dari sepuluh kabupaten/kota yang ada di seluruh NTB.
Di samping itu, kualitas hidup masyarakat tercermin dalam meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,35 persen dengan sia harapan hidup rata-rata mencapai 72,29 tahun. Laju pertumbuhan ekonomi juga stabil berada di angka 4,93 persen.
Penguatan Fiskal dan Inovasi
Dalam perencanaan 2027, kemandirian daerah menjadi sorotan utama. Kinerja fiskal terbukti melampaui target 101,21 persen atau mencapai 3,47 triliun.
Artinya, Lombok Timur dinilai mampu membiayai pembangunannya secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Haerul juga menegaskan, agar jajarannya bisa menjaga ketat pendapatan sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya.
Selain itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda NTB, Heri Agustiadi meminta Lombok Timur mengintensifkan program Desa Berdaya. Sekaligus untuk memastikan potensi ekonomi, di tingkat desa.
Perencanaan Berbasis Data
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Lombok Timur, M. Yusri juga mengingatkan seluruh tahapan perencanaan RKPD harus sesuai dengan data yang akurat untuk menjamin efektifitas pelaksanaan di lapangan.
Ia menegaskan akan melakukan evaluasi rutin secara berkala setiap triwulan, guna menjaga agar program tetap berjalan sesuai koridor.
“RKPD Kabupaten harus berkesinambungan dengan RKPD Provinsi dan pusat. Kolaborasi harus terus ditingkatkan demi terwujudnya Lombok Timur yang Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan,” ujarnya.
Dengan penyelarasan ini, Lombok Timur optimis bisa mewujudkan visi Makmur Mendunia dengan menjaga konsistensi pertumbuhan di tengah tantangan ekonomi global. (Inda)
