Sekolah di Sumbawa Kena Dampak Moratorium BPP, Kini Andalkan Sumbangan Sukarela
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB melakukan moratorium Pemungutan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), mulai terasa dampaknya di Kabupaten Sumbawa.
Sekolah-sekolah terutama yang di daerah pedesaan, kini harus mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sumbangan sukarela guna menjaga operasional belajar mengajar.
Kasi Kelembagaan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan NTB Sumbawa, Baharuddin mengungkapkan, perubahan kebijakan ini secara langsung menambah beban keuangan sekolah.
“Dulu BPP bisa membantu menutupi kebutuhan tambahan di sekolah. Tetapi sekarang, karena moratorium, sekolah pakai sumbangan sukarela. Tidak boleh ada pungutan dan tidak ditentukan besarannya” katanya kepada NTBSatu, Kamis, 16 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, dengan hanya mengandalkan dana BOS dan sumbangan, sulit bagi sekolah untuk merencanakan pengeluaran rutin. Mulai dari perawatan fasilitas, pembelian alat pendukung, atau program ekstrakurikuler.
Dana BOS Tidak Cukup untuk Kebutuhan Sekolah
Sekolah-sekolah di Sumbawa bagian pedalaman dan kecamatan jauh menghadapi tantangan lebih berat. Ketiadaan tersebut membuat sekolah kesulitan menjalankan program tambahan yang sebelumnya melalui BPP.
“Sekolah di wilayah pelosok akan terkena paling dahulu. Dana BOS saja tidak cukup untuk segala kebutuhan,” tambah Baharuddin.
Baharuddin menilai, kebijakan moratorium Pemungutan BPP ini memiliki dua sisi yang harus dilihat secara proporsional.
“Aturan itu harus diikuti, kalau dibilang bijak, bisa iya, bisa tidak. Kami di lapangan tetap mengikuti kebijakan, tetapi sekolah tetap butuh pembiayaan tambahan agar proses belajar mengajar tidak terganggu,” ujarnya.
Menurut Baharuddin, kondisi ini bisa memunculkan ketimpangan antarsekolah, terutama sekolah di pusat kota dan di daerah pinggiran atau desa. Sekolah di wilayah pedesaan cenderung lebih kesulitan, karena kemampuan ekonomi masyarakat setempat lebih terbatas.
Baharuddin berharap, agar pemerintah kabupaten ikut memfasilitasi solusi agar sekolah-sekolah di Sumbawa tidak tertinggal.
“Karena dari sisi sekolah, terutama sekolah baru atau yang belum mapan, beban tambahan ini nyata. Jadi, kami berharap ada dukungan dari pemerintah daerah, dari sisi regulasi ataupun fasilitasi pendanaan. Jangan sampai karena keterbatasan biaya, sekolah-sekolah ini berhenti berjalan atau justru menurunkan mutu pendidikannya,” tutupnya. (*)
