Mataram (NTBSatu) – Monumen Tugu Mataram Metro berada di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Pembangunan monumen berlangsung pada 2015 dan menghabiskan anggaran lebih dari Rp20 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tugu Mataram Metro menjadi monumen yang akan dijumpai saat berkendara dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, menuju jantung Kota Mataram. Bangunan raksasa ini berdiri kokoh, di persimpangan Lingkar Selatan.
Bukan hanya tumpukan beton dan besi, Tugu Metro adalah wajah pertama yang pengunjung lihat, baik pejabat, tamu negara, wisatawan, hingga masyarakat sekitar.
Adanya bangunan raksasa berbentuk cangkang mutiara, harapannya bisa memberikan citra sebagai kota administratif, metropolitan, dinamis, dan modern. Sekaligus, sebagai penanda batas antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram.
Dari segi visual, tugu ini menjadi efek kejut bagi yang melintas. Di masa awal, sempat ramai dikunjungi pecinta fotografi. Adanya lampu warna-warni menjadikannya tempat paling estetik pada masanya.
Namun, persoalan birokrasi terkait rencana jangka panjang hingga anggaran perawatan yang terlupakan, mulai ramai menjadi perbincangan masyarakat.
Filosofi Nama Metro
Pemerintah Kota Mataram (Pemkot) Mataram membangun Tugu Metro dengan visi, untuk memberikan kesan estetika dan menghilangkan pakem tradisional, pada akses masuk utama. Kata “Metro” menjadi representasi keinginan menjadi lebih modern.
Berdirinya Tugu Metro menjadikan area sekitar Jalan Lingkar, menjadi salah satu pusat perekonomian. Sebelumnya, kawasan ini kurang tertata, sejak adanya tugu ini, geliat ekonomi semakin baik.
Isu Anggaran: Megah di Awal, Terlupakan Kemudian?
Keadaan tugu metro saat ini, memunculkan isu yang cukup sensitif, terkait keberlanjutan anggaran. Keadaan monumen yang kurang terawat membuat isu tidak dialokasikannya anggaran pemeliharaan rutin, mulai mencuat.
Anggaran untuk pemeliharaan, seringkali pemerintah tidak alokasikan secara rutin ke APBD. Salah satu alasan dana perawatan tercecer, karena adanya masalah prioritas yang lebih mendesak.
Dana perbaikan dan pemeliharaan tugu seringkali untuk perbaikan jalan rusak, penanganan banjir, perbaikan drainase, hingga persoalan lain yang punya kepentingan lebih mendesak.
Persoalan selanjutnya terkait urusan kewenangan yang tidak jelas, sehingga menjadikannya permasalahan dalam labirin birokrasi. Meski secara administratif berada di wilayah Kota Mataram, namun keberadaan monumen justru terletak di jalur nasional.
Kerancuan ini seringkali membuat bingung terkait tanggung jawab perbaikan akan dipegang Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim, atau justru tingkat provinsi.
Kondisi Tugu Metro menjadi pelajaran untuk lebih baik dalam melakukan pengelolaan pembangunan. Bangunan megah dengan kondisi tidak terawat, menjadi gambaran kemajuan yang kehilangan cahayanya.
Masyarakat berharap, monumen Tugu Mataram Metro tidak menjadi bangunan mubazir. Perlunya ada keberlanjutan anggaran pemeliharaan yang tepat, akan menjadi penyelamat berdirinya ikon kebanggaan Kota Mataram. (Inda)
