Menu MBG Dirapel, DPRD Kota Mataram Ingatkan Risiko Kualitas dan Keamanan Pangan
Mataram (NTBSatu) – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Mataram mendapat sorotan dari DPRD Kota Mataram. Hal ini setelah muncul laporan adanya menu makanan yang dibagikan kepada siswa untuk konsumsi dua hari sekaligus.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, mengaku geram setelah menerima laporan terkait menu MBG yang dirapel.
Dalam laporan tersebut, siswa menerima dua buah apel, satu potong tempe, satu potong tahu, serta dua potong ayam dari salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Pajang, Kota Mataram.
Menurut Nyayu, praktik pembagian makanan untuk dua hari sekaligus berpotensi menimbulkan masalah. Terutama, terkait kualitas dan keamanan pangan jika makanan harus disimpan lebih dari satu hari sebelum dikonsumsi.
“Seharusnya dapur MBG dalam menyediakan makanan benar-benar memperhatikan kebutuhan gizi anak-anak kita. Itu yang menjadi dasar dibuatnya program MBG ini,” ujarnya, Sabtu, 7 Maret 2026.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, pelaksanaan program tidak boleh hanya berorientasi pada penyaluran makanan semata. Kualitas makanan yang pihak SPPG berikan kepada siswa harus menjadi perhatian utama.
“Perhatikan dan perlakukan anak-anak kita seperti anak kandung sendiri. Kalau anak kita yang mendapat makanan seperti ini, bagaimana?” katanya.
Program MBG merupakan kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak usia sekolah. Ia berharap, rogram ini juga mampu memperbaiki kesehatan generasi muda serta mendukung tumbuh kembang mereka selama menjalani proses pendidikan.
Namun, Nyayu menilai tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila pelaksana program benar-benar menjaga pelaksanaan program di lapangan dengan baik. Terutama mengingat besarnya anggaran negara untuk program tersebut.
Sekolah Harus Terbuka
Ia juga mengingatkan agar tidak ada upaya menutup-nutupi informasi apabila terjadi masalah dalam pelaksanaan program.
“Kalau anak-anak keracunan atau terjadi sesuatu, jangan sampai pihak sekolah justru menjaga kerahasiaan informasi,” ujarnya.
Menurutnya, tolak ukur keberhasilan program MBG tidak hanya dari kelancaran distribusi makanan, tetapi dari terpenuhinya kebutuhan gizi siswa secara layak.
“Yang terpenting bukan hanya kelancaran program ini berjalan, tetapi bagaimana kualitas makanan yang SPPG berikan benar-benar terjaga,” kata Nyayu.
Sementara itu, Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Kesehatan menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap dapur MBG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan kontrol kualitas.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan, mengatakan pihaknya tidak akan segan mencabut Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari SPPG yang terbukti bermasalah.
“Saya sampaikan, kami akan cabut satu SLHS sebagai pembelajaran dan shock therapy. Kita mencari mana yang paling bermasalah, itu yang akan kita cabut izin operasional sanitasi-nya,” tegas Emirald.
Ia menekankan bahwa tubuh SPPG harus memperkuat pengawasan internal sebelum pengawasan eksternal. Menurutnya, setiap dapur MBG harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas agar penyediaan sarana dan pengolahan makanan benar-benar mengarah pada keamanan pangan.
“Percuma kita melakukan pengawasan eksternal kalau internalnya sendiri tidak beres. Secara kelembagaan, orang-orang dan SOP di sana harus kita atur benar-benar. Kami tidak ingin hanya sekadar memasak dan membagi, tetapi ada mekanisme quality control yang terabaikan,” ujarnya.
Semakin menguat dengan adanya laporan terkait kualitas bahan pangan dari pihak ketiga atau mitra penyedia, seperti buah-buahan dan susu yang tidak layak konsumsi.
“Ada laporan jeruknya busuk, apelnya rusak. Ini masalah serius yang harus kita perbaiki secara struktural,” katanya. (*)
