Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram membuka ruang kritik konstruktif dari masyarakat di tengah tantangan fiskal saat ini.
Sikap terbuka ini dinilai penting agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menyampaikan kondisi keuangan daerah saat ini cukup berat akibat penurunan anggaran, sementara belanja pegawai masih mendominasi. Hal itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi bersama Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Tahun 2025 di Kantor Wali Kota Mataram, Senin, 20 April 2026.
“Kondisi fiskal kita sedang tertekan. Di situasi seperti ini, kami tidak boleh menutup diri. Kami membuka ruang kritik dan masukan dari masyarakat agar kinerja pemerintah bisa terus kita perbaiki,” ujar Mohan.
Menurutnya, kritik yang membangun bisa menjadi bahan evaluasi penting dalam menentukan kebijakan ke depan, terutama yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pemkot Mataram juga terus mencari solusi untuk mengurangi tekanan anggaran. Salah satunya dengan mendorong dukungan pemerintah pusat, termasuk kemungkinan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui APBN.
“Kami berharap ada kebijakan dari pusat yang bisa membantu meringankan beban daerah, termasuk pembiayaan PPPK. Ini penting agar fiskal daerah tetap sehat,” katanya.
Di sisi lain, Pemkot Mataram mulai melakukan penyesuaian, baik dari pola kerja maupun strategi pendanaan. Pemerintah juga membidik peluang insentif dari pusat serta mengikuti berbagai program nasional yang bisa mendukung keuangan daerah.
Pentingnya Komunikasi Publik
Mohan juga menyoroti pentingnya komunikasi publik di era digital. Pemerintah perlu lebih aktif menyampaikan informasi sekaligus merespons isu yang berkembang.
“Persepsi publik hari ini sangat dipengaruhi informasi digital. Pemerintah harus hadir dengan komunikasi yang terbuka, jujur, dan responsif,” tegasnya.
Ia menambahkan, capaian Kota Mataram selama ini merupakan hasil kerja bersama antara eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu perlunya memperkuat kolaborasi tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih, menekankan pentingnya sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
“Pembangunan tidak bisa kita lakukan sendiri. Harus ada kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif agar program yang kita jalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih banyaknya aspirasi masyarakat yang perlu ditindaklanjuti dari hasil reses DPRD.
“Masih ada berbagai persoalan di masyarakat yang perlu perhatian bersama. Ini butuh komunikasi terbuka agar solusi bisa ditemukan,” tukasnya. (*)
