Aksi HMI MPO Ricuh di Kantor Gubernur NTB, Tuntut Perbaiki Jalan hingga Tolak Mobil Listrik
Mataram (NTBSatu) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Mataram menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur NTB, Jumat, 17 April 2026.
Aksi mulai sekitar 13.00 Wita dan berakhir pukul 15.50 Wita, setelah perwakilan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menemui massa aksi.
Selama beberapa menit, massa aksi secara bergantian menyampaikan orasi. Namun situasi mulai memanas, ketika puluhan mahasiswa berupaya memaksa masuk ke dalam area kantor gubernur untuk meminta bertemu langsung dengan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.
Aksi tersebut diwarnai dengan pembakaran ban. Selain itu, sempat terjadi aksi saling dorong antara massa aksi dengan aparat kepolisian yang berjaga.
Petugas berupaya mengendalikan situasi agar tidak semakin meluas, sementara massa tetap bertahan menyuarakan tuntutannya. Hingga akhir, Staf Ahli Gubernur NTB, Yusron Hadi menemui massa aksi.
Tuntutan Massa Aksi
Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram, Hakim Bima Persada dalam orasinya menyampaikan sejumlah tuntutannya, di antaranya:
- Mendesak Gubernur NTB untuk segera mempercepat perbaikan 31 titik ruas jalan lintas provinsi NTB, khususnya di Pulau Sumbawa;
- Menolak pengadaan maupun penyewaan 72 unit mobil listrik untuk pejabat Pemerintah Provinsi NTB. Dan Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program Desa Berdaya;
- Evaluasi sistem meritokrasi yang kebablasan ala Iqbal yang di dalamnya ada nepotisme terselubung;
- Mendesak Gubernur NTB segera merealisasikan janji kampanye terkait dengan beasiswa untuk anak-anak NTB. Dan Mendesak Gubernur NTB untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk masyarakat NTB;
- Bersihkan seluruh relawan-relawan yang diduga memainkan sejumlah proyek di NTB ini dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memanggil Gubernur NTB, Kepala BPKAD dan Tim Transisi terkait dugaan pergeseran Pokir DPRD NTB karena diduga kuat mereka otak dari kegaduhan NTB akhir-akhir ini sehingga mengorbankan 3 anggota DPRD NTB.
Ia menyatakan, aksi hari ini bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk kegelisahan dan kemarahan atas arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTB yang semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
“Kami menilai pemerintah telah gagal dalam menentukan prioritas pembangunan. Di saat rakyat membutuhkan perbaikan infrastruktur, keadilan anggaran, dan kepastian program yang menyentuh kebutuhan dasar, justru yang muncul adalah kebijakan yang tidak relevan dan tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia menyampaikan, aksi ini adalah bentuk peringatan keras kepada pemerintah bahwa rakyat tidak akan tinggal diam.
“Kami hadir sebagai kontrol sosial, sebagai pengingat bahwa kekuasaan bukan milik segelintir elit, tetapi milik seluruh rakyat. Jika suara kami hari ini tidak didengar, maka jangan salahkan jika gelombang perlawanan akan terus membesar,” katanya.
Tanggapan Pemprov NTB
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur NTB, Yusron Hadi yang menemui massa aksi, berjanji akan meneruskan sejumlah tuntutan massa aksi ke Gubernur Iqbal. Kemudian, menjadi atensi untuk diselesaikan.
“Kita akan terima sejumlah tuntutan ini untuk dicermati, diatensi dan ditindaklanjuti,” kata Yusron di hadapan massa aksi.
Ia menyatakan, Pemprov NTB terbuka terhadap berbagai saran dan masukan dari masyarakat dalam upaya perbaikan kebijakan dan pembangunan daerah. Ia menegaskan, Pemprov telah menangkap aspirasi yang disampaikan, termasuk memahami suasana kebatinan masyarakat yang berkembang.
“Atas hal tersebut, pemerintah menyampaikan apresiasi terhadap berbagai masukan yang disuarakan,” ujarnya.
Terhadap beberapa tuntutan massa aksi, ia menjelaskan, terkait percepatan perbaikan infrastruktur jalan. Ia menyebut, Pemprov NTB telah memiliki perencanaan komprehensif dengan penentuan titik-titik prioritas yang akan ditangani di Pulau Lombok maupun Sumbawa.
Meski demikian, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi fiskal daerah sehingga pembangunan dilakukan berdasarkan skala prioritas.
“Pemprov menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan pembangunan infrastruktur antara Lombok dan Sumbawa, sembari tetap mendorong sektor ekonomi,” jelasnya.
Kedua, terkait penggunaan mobil listrik, langkah tersebut merupakan bagian dari arahan Pemerintah Pusat untuk efisiensi pengeluaran. Kebijakan ini masih dalam tahap awal dan akan terus dievaluasi ke depan.
Selanjutnya, program Desa Berdaya juga menjadi fokus. Gubernur NTB telah mulai mendistribusikan bantuan dengan dua skema dalam program tersebut.
“Implementasinya secara bertahap, sambil terus mencari model terbaik yang efektif di berbagai daerah,” ujarnya.
Selain itu, penerapan meritokrasi dalam birokrasi juga menjadi perhatian Pemprov NTB. Gubernur disebut tengah menyiapkan langkah-langkah strategis, termasuk rencana pengurangan jumlah badan/dinas sebagai bagian dari penataan birokrasi.
“Berbagai usulan yang disampaikan masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa akan diteruskan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan,” tutupnya. (*)
