Periode pelaksanaan selama 132 hari kalender kerja, terhitung sampai 15 Desember 2021.
Meski pekerjaan telah rampung, tetapi pengadaan kapal yang bersumber dari DAK ini masuk dalam temuan BPK Perwakilan NTB.
Baca Juga : Refleksi Momentum Hari Ibu, Ketua TP PKK Mataram: Ibu Zaman Sekarang Harus Punya Pikiran Terbuka
BPK NTB mencatat, ada sejumlah permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Nominal kerugian yang muncul diduga mencapai Rp400 juta lebih dari total anggaran Rp3,9 miliar bersumber dari DAK.
Temuan itu terhitung dari kekurangan volume, bahan kayu, dan spek mesin.
Kasus ini ke tahap penyidikan setelah diterbitkan surat penugasan penanganan kasus nomor SP-Gas/12/V/2022 Ditreskrimsus Polda NTB. (KHN)
Baca Juga : 6 Hasil Survei Elektabilitas Capres-Cawapres Pilpres 2024 Sebelum Debat Malam Ini
